Bolaang Mongondow — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bolaang Mongondow, Tonny Ruland Datu, bersama masyarakat adat Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani konflik yang berkepanjangan antara warga dan pihak perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL).
Menurut Tonny, keberadaan Pansus sangat mendesak demi memastikan semua pihak terlibat dan mencari solusi yang adil atas persoalan yang terjadi. “Kami meminta DPRD Bolmong tidak tinggal diam. Pansus harus segera dibentuk dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Hal ini penting agar konflik tidak semakin meluas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tonny menekankan bahwa apabila terbukti PT Bulawan Daya Lestari melakukan pelanggaran berupa pengrusakan hutan dan lingkungan, maka DPRD bersama pemerintah daerah harus segera memberikan sanksi tegas. “Kita tidak bisa menutup mata. Jika benar ada pelanggaran, maka perusahaan wajib diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Tonny juga memperingatkan bahwa masyarakat adat Toruakat tidak akan tinggal diam jika DPRD gagal mengeluarkan rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan warga. “Apabila DPRD tidak mengeluarkan rekomendasi yang berpihak kepada masyarakat, maka kami atas nama masyarakat adat akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Dukungan terhadap pembentukan Pansus ini juga datang dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang selama ini turut mengawal persoalan agraria dan lingkungan, di antaranya LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO), INAKOR, serta LPAKN Presidium Nusantara. Mereka menilai DPRD harus segera mengambil sikap tegas demi kepentingan masyarakat adat Toruakat dan penyelamatan lingkungan hidup.
Masyarakat adat Desa Toruakat sendiri sejak lama menolak aktivitas pertambangan PT BDL yang dinilai merusak kawasan hutan serta mengancam lingkungan hidup di wilayah adat mereka. Dengan adanya dorongan pembentukan Pansus, warga berharap ada titik terang dan penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
(Tim9)*
