Gorontalo – pelopormedia.id. Suara lantang datang dari kalangan mahasiswa. Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM Nusantara Pusat, sekaligus Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Almisbah Dodego, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memberhentikan sementara Bupati Bone Bolango yang diduga kuat terseret dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025), Almisbah menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk pengawalan moral dan hukum atas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menilai, dugaan keterlibatan sang bupati dalam praktik koruptif sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar pemberhentian sementara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2017, jelas disebutkan bahwa Mendagri memiliki kewenangan memberhentikan sementara kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Almisbah.
Ia menilai, keberadaan pejabat publik yang terindikasi KKN sama saja mengkhianati amanah rakyat. Terlebih, isu dugaan korupsi di lingkup Bone Bolango kini menjadi sorotan publik setelah mencuat di berbagai media.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga pembusukan moral pejabat publik. Pemerintah pusat harus tegas agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan,” ujarnya.
Almisbah menegaskan, Mendagri harus segera bertindak untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang bermain kotor. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain. Bupati Bone Bolango harus dinonaktifkan sementara demi menjaga marwah hukum dan keadilan,” serunya.
Lebih lanjut, Almisbah menilai langkah tegas dari Mendagri akan menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap rakyat, bukan terhadap kekuasaan.
“Tidak ada yang kebal hukum. Bila ada indikasi korupsi, maka harus ditindak. Bone Bolango butuh pemimpin bersih, bukan yang terjerat permainan busuk,” pungkasnya tegas.
