JAKARTA – Forum Pemerhati Kebijakan dan Meritokrasi BUMN menyoroti sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar. Sorotan tersebut mencakup dugaan pengabaian tanggung jawab keluarga hingga indikasi konflik kepentingan dan persoalan meritokrasi dalam pengelolaan perusahaan.
Perwakilan Forum Pemerhati Kebijakan dan Meritokrasi BUMN, Todo Syaputra, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut integritas kepemimpinan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Menurut Todo, jabatan pimpinan BUMN tidak hanya menuntut kemampuan mengelola perusahaan, tetapi juga integritas, akuntabilitas, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Todo adalah beredarnya video melalui akun Facebook Cak Kirun Reel dengan judul “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”. Dalam video tersebut, Suroso terlihat bersama seorang perempuan bernama Nur Zulaiah.
Todo menyoroti kemunculan tersebut karena menurut informasi yang diterimanya, terdapat persoalan mengenai status hubungan dan perkawinan masing-masing pihak. Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Selain itu, Todo juga menyoroti dugaan pengabaian tanggung jawab keluarga oleh Suroso terhadap istri dan anaknya. Berdasarkan dokumen yang menjadi rujukannya, Suroso disebut telah melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan Rosiana Mayasari pada 11 November 2011 di Kapel Biara St. Dominikus, Purwokerto. Perkawinan tersebut disebut tercatat melalui Akta Perkawinan Nomor 173/K/2011.
Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elizabeth Gloriana yang lahir pada 5 Desember 2014.
Todo juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang diterimanya, status perkawinan Suroso dan Rosiana disebut belum berakhir melalui putusan perceraian. Ia turut menyinggung adanya proses hukum yang dikaitkan dengan persoalan rumah tangga tersebut dengan nomor perkara 1154.
Menurut Todo, persoalan keluarga tersebut perlu mendapatkan perhatian apabila benar terdapat pengabaian terhadap tanggung jawab suami dan ayah. Ia juga menyoroti informasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, dugaan pisah rumah sejak Januari 2026, serta persoalan pemenuhan kebutuhan anak.
Todo menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait. Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan di perusahaan negara tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai integritas dan tanggung jawab.
Selain persoalan keluarga, Todo mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dugaan pengaruh pihak di luar struktur resmi PLN terhadap pengambilan keputusan perusahaan.
Menurut informasi yang disampaikan Todo, Nur Zulaiah diduga memiliki pengaruh terhadap sejumlah keputusan di lingkungan PLN, termasuk dalam urusan penempatan pejabat dan kebijakan manajerial. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan internal perusahaan.
Todo menilai apabila dugaan intervensi tersebut terbukti, persoalan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
Ia juga menyoroti dugaan persoalan sistem meritokrasi di lingkungan PLN. Menurutnya, penempatan pejabat maupun tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena kedekatan personal atau hubungan nonprosedural.
“Jabatan Direktur Utama BUMN bukan sekadar posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar kepada negara dan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan persoalan yang berkaitan dengan integritas, konflik kepentingan, maupun intervensi dalam pengambilan keputusan harus diperiksa secara transparan dan objektif,” kata Todo.
Dia menegaskan, pengelolaan perusahaan negara harus terbebas dari kepentingan pribadi maupun pengaruh pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.
“PLN merupakan perusahaan strategis yang menyangkut kepentingan publik. Penempatan pejabat dan pengambilan keputusan harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan mekanisme yang berlaku, bukan kedekatan personal,” ujarnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Todo mendorong kementerian yang membidangi BUMN serta organ pengawasan perusahaan untuk melakukan penelaahan dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan mengedepankan bukti dan mekanisme yang berlaku. Ia menilai persoalan yang menyangkut tata kelola perusahaan harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan keraguan terhadap profesionalisme dan kredibilitas PLN.
Sebagai informasi, Suroso Isnandar mulai masuk jajaran direksi PLN pada September 2023 setelah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-258/MBU/09/2023 tertanggal 20 September 2023. Pada 18 Juni 2025, ia kemudian dipercaya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Hingga akhirnya, melalui RUPSLB pada 14 Oktober 2026, Suroso ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Darmawan Prasodjo.
Todo berharap seluruh informasi dan dugaan yang disampaikannya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan. Menurutnya, kepentingan publik harus menjadi prioritas dalam memastikan perusahaan negara dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan meritokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan dari Suroso Isnandar terkait berbagai hal yang disampaikan Todo Syaputra. Redaksi juga masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak PLN dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Hans







