Bolsel, Sulut – Miris, lagi-lagi wajah demokrasi di Sulawesi Utara kembali tercoreng akibat ulah wakil rakyat yang mestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diduga ZK alias Zul, oknum anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dari Partai PDI-Perjuangan, terlibat dalam praktik kotor dengan membek’up aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di wilayah Nunuka dan Pasigadan, Kecamatan Tomini.
Masyarakat menilai, tindakan tersebut bukan hanya mencederai amanah rakyat, tetapi juga menginjak-injak konstitusi dan merusak nama baik partai besar yang digagas oleh Bung Karno. Ironisnya, kasus ini muncul di saat masih hangat skandal oknum anggota dewan PDI-P di Gorontalo yang juga terseret dugaan kasus memalukan. Kini, publik kembali dikejutkan oleh kabar serupa di Bolsel.
“Seharusnya wakil rakyat menjadi garda terdepan untuk melawan tambang ilegal yang merusak lingkungan, merugikan negara, dan menindas rakyat kecil. Tapi justru ada dewan yang ikut jadi tameng mafia tambang. Ini penghianatan terhadap konstitusi,” ucap salah satu tokoh masyarakat Bolsel dengan nada marah.
Tambang emas ilegal (PETI) bukan perkara kecil. Sesuai aturan hukum, jelas telah melanggar:
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pasal 53 yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tanpa izin resmi merupakan tindak pidana.
Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, IUPK) dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Ditambah KUHP Pasal 55 dan 56 yang mengatur tentang turut serta membantu, membekingi, atau memfasilitasi tindak pidana, bisa menyeret siapa saja yang terlibat termasuk pejabat negara.
Maka, dugaan keterlibatan oknum dewan Bolsel ZK ini bukan sekadar aib politik, tapi juga delik pidana berat yang wajib diusut oleh aparat penegak hukum (APH).Masyarakat pun kini mendesak dua pihak utama,.
Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang ikut merusak konstitusi dan menyengsarakan rakyat lewat tambang ilegal.
Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk mencopot oknum kader bermasalah tersebut demi menjaga marwah partai.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan menilai PDI-P melindungi mafia tambang. Padahal Bung Karno mewariskan semangat membela rakyat kecil, bukan melindungi perusak bangsa. Megawati harus tegas, segera copot kader yang memalukan ini,” tambah warga Tomini dengan nada keras.
Kini bola panas ada di tangan Polda Sulut dan Polres Bolsel. Publik menanti apakah aparat benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, atau kembali “tutup mata” karena ada kepentingan tertentu di balik bisnis hitam tambang emas ilegal.
Yang jelas, masyarakat Bolsel tidak ingin wakil rakyat yang mestinya menyuarakan kesejahteraan rakyat, justru berbalik menjadi pelindung mafia tambang. Karena bagi rakyat, suara mereka telah dikhianati.
Hingga berita ini tayang, belum ada peryataan resmi dari pihak terkait, REDAKSI menunggu hal jawab dn hak koreksi.
(Tim)*
