Manado —Lembaga Swadaya Masyarakat INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) atas langkah tegas dan berani dalam penegakan hukum, khususnya di sektor sumber daya alam.
Apresiasi tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., atas kepemimpinannya yang dinilai responsif, berintegritas, dan berani mengambil tindakan cepat melalui penggeledahan terhadap perusahaan tambang serta Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Langkah hukum yang dilakukan Kejati Sulut itu dipandang sebagai bentuk nyata keseriusan aparat penegak hukum dalam mengawal tata kelola sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan, sektor yang selama ini menjadi sorotan dan perhatian luas masyarakat.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa tindakan Kejati Sulut sejalan dengan visi anti-korupsi nasional dan Asta Cita, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, adil, serta tidak pandang bulu.
“INAKOR mengapresiasi keberanian dan profesionalisme Kejati Sulut di bawah kepemimpinan Bapak Jacob Hendrik Pattipeilohy. Penggeledahan terhadap tambang dan Kantor ESDM ini merupakan pesan kuat bahwa negara hadir dan serius menjaga pengelolaan sumber daya alam dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik,” ujar Rolly Wenas.
Menurut INAKOR, langkah Kejati Sulut tersebut tidak semata-mata bersifat penegakan hukum administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya strategis membangun kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip good governance, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan gerakan anti-korupsi, INAKOR menyatakan dukungan penuh terhadap Kejati Sulut dan berharap seluruh proses hukum yang tengah berjalan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan tuntas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
