Gorontalo, Pelopormedia.id – Di tengah belum dibayarkannya gaji seorang cleaning service selama enam bulan, Pemerintah Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, justru mengikuti kegiatan sosialisasi di Kota Manado. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pentadio Barat, Fardi Naway, Jumat (10/7/2026).
Fardi menilai pemerintah desa lebih mengutamakan perjalanan dinas dibanding menyelesaikan kewajiban terhadap tenaga kebersihan yang setiap hari bertugas di kantor desa.
“Kami merasa prihatin. Bagaimana mungkin pemerintah desa berangkat ke Manado menggunakan anggaran operasional desa, sementara gaji cleaning service sejak Januari hingga bulan ini belum juga dibayarkan. Padahal beliau setiap hari masuk kantor dan menjalankan pekerjaannya,” tegas Fardi.
Menurutnya, BPD baru mengetahui persoalan tersebut menjelang keberangkatan pemerintah desa ke Manado. Saat dimintai keterangan, cleaning service itu mengaku telah bekerja selama enam bulan tanpa menerima haknya.
“Beliau mengatakan setiap hari bekerja, tetapi tidak ada yang bisa dibawa pulang untuk keluarganya. Ini sangat miris,” ujarnya.
Fardi menegaskan, anggaran pembayaran gaji cleaning service telah dialokasikan dalam APBDes yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD. Karena itu, ia mempertanyakan alasan belum dibayarkannya hak tenaga kebersihan tersebut.
“Kami ikut membahas APBDes dan anggaran gaji cleaning service sudah tersedia untuk satu tahun. Karena itu kami mempertanyakan mengapa sampai sekarang belum dibayarkan. Kami menduga ada kejanggalan yang perlu dijelaskan pemerintah desa,” katanya.
Ia juga mempertanyakan urgensi perjalanan dinas ke Manado dalam rangka sosialisasi Bank SulutGo (BSG). Menurutnya, kegiatan tersebut tidak bersifat wajib sehingga seharusnya pemerintah desa lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak di desa.
“Kalau memang tidak wajib, mengapa perjalanan dinas lebih didahulukan daripada membayar hak pekerja yang setiap hari mengabdi? Kami juga mendapat undangan, tetapi memilih tetap berada di desa karena lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Fardi mengungkapkan, BPD melalui ketuanya telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Desa Pentadio Barat mengenai belum dibayarkannya gaji cleaning service. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi.
“Kami sudah berupaya menghubungi melalui telepon, tetapi tidak mendapat respons. Bahkan salah satu pihak yang kami hubungi tidak mengangkat telepon dan nomor saya diduga telah diblokir,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, BPD berencana menggelar rapat dan mengundang pemerintah desa setelah seluruh peserta kegiatan di Manado kembali. Selain meminta penjelasan terkait tunggakan gaji, BPD juga akan meminta laporan hasil perjalanan dinas tersebut.
“Kami ingin mengetahui apa output kegiatan di Manado yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat diimplementasikan di desa. Jangan sampai anggaran operasional lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, sementara hak tenaga kebersihan justru terabaikan,” kata Fardi.
Ia menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan dokumen dan sejumlah bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa Pentadio Barat pada periode 2021 hingga 2026. Dokumen tersebut, kata dia, akan disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada penyimpangan, biarlah proses hukum yang membuktikannya. Kami akan menyerahkan dokumen dan bukti yang kami miliki kepada APH,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Pentadio Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Anggota BPD mengenai dugaan tunggakan gaji cleaning service selama enam bulan maupun pelaksanaan perjalanan dinas ke Manado. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon belum memperoleh respons.
