GORONTALO – pelopormedia.id. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Gorontalo melancarkan gelombang tekanan yang kuat dengan mengajukan tuntutan tajam di depan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada Kamis, 24 September 2026.
Massa menuntut agar pihak berwenang melakukan evaluasi total dan sistematis terhadap sistem serta seluruh kebijakan administrasi yang berlaku di Rumah Sakit (RS) Siti Khadijah. Tuntutan ini bermula dari keprihatinan mendalam mengenai potensi ketidakteraturan administratif yang dapat merugikan kepentingan publik.
Jenlap Roy Syawal dan Orator Aksi Imran Uno, S. Pd.i, C. ILJ Dalam orasinya, AKPERSI Gorontalo dengan tegas mendesak pelaksanaannya audit menyeluruh terhadap RS Siti Khadijah.
Fokus audit ini harus mencakup tiga pilar utama: mekanisme pelayanan yang diberikan kepada pasien, kelengkapan dan ketersediaan seluruh dokumen medis, serta jaminan terhadap independensi penuh tenaga medis dalam memberikan keterangan dan pandangan profesional mereka. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa keadilan medis ditegakkan tanpa adanya campur tangan eksternal.
Sejalan dengan tuntutan besar, AKPERSI Provinsi Gorontalo juga telah melayangkan tembusan resmi terkait masalah ini kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Langkah strategis ini diambil guna menuntut perbaikan tata kelola kesehatan yang lebih komprehensif di tingkat daerah.
Tujuannya adalah untuk menutup segala celah yang dapat memicu kecurangan atau perselisihan administratif serupa di kemudian hari, sehingga sistem kesehatan dapat kembali dipercaya oleh masyarakat.
Tidak hanya mengarah ke Dinas Kesehatan, tuntutan beruntun juga ditujukan langsung kepada manajemen RS Siti Khadijah. Rumah sakit tersebut dituntut untuk memberikan klarifikasi yang sejujur-jujurnya dan sepenuhnya transparan atas seluruh hasil pemeriksaan medis yang digunakan dalam perkara hukum.
Keabsahan dokumen-dokumen medis ini kini menjadi pusat perhatian, mengingat potensi dampak yang ditimbulkannya pada keadilan bagi para pihak yang berperkara.
Zulianhar Ohi, dalam orasinya AKPERSI menekankan betapa pentingnya tanggung jawab legal terhadap seluruh dokumen medis, karena itu adalah landasan dari setiap tindakan hukum yang berbasis fakta kesehatan. Mereka juga menuntut adanya perlindungan yang kuat bagi dokter dan seluruh tenaga medis dari segala bentuk tekanan luar yang dapat memengaruhi objektivitas profesional mereka dalam menangani kasus-kasus sensitif.
Pembenahan sistem pelayanan yang terbuka di RS Siti Khadijah adalah keharusan mutlak bagi AKPERSI. Keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan potensi prasangka buruk dan memastikan masyarakat mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang setara dan bermartabat. Ini bukan sekadar tentang perbaikan administrasi, tetapi juga mengenai pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis.
Sebagai penutup, Orator Imran Uno,S.Pd.i, AKPERSI meminta agar manajemen RS Siti Khadijah menunjukkan sikap yang kooperatif penuh dalam mengikuti setiap proses audit yang akan dijalankan. Kepatuhan dan kerjasama mereka adalah langkah kunci untuk meningkatkan standar layanan rumah sakit agar menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
