Oleh: Stev Nayoan
Influencer Pemerhati Vape di Indonesia sekaligus Ketua Komunitas Vape di Gorontalo
Gorontalo Utara, Pelopormedia.id — Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menjadi perhatian luas masyarakat. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan, khususnya di kalangan pengguna vape, pelaku usaha, distributor, produsen liquid, hingga komunitas penggiat rokok elektrik di Indonesia.
Sebagai Influencer Pemerhati Vape di Indonesia, saya menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan pandangan dan ketentuan hukum keagamaan. Namun, saya memandang bahwa persoalan vape perlu dilihat secara lebih objektif, proporsional, dan berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai persoalan penyalahgunaan vape oleh oknum tertentu justru menjadi alasan untuk menyamaratakan seluruh pengguna, pelaku usaha, dan produk yang selama ini beroperasi melalui jalur resmi.
Menurut saya, ada persoalan mendasar yang harus dibedakan, yakni penggunaan vape sebagai produk rokok elektrik, legalitas produk yang beredar, serta penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat berbahaya lainnya. Ketiganya tidak bisa begitu saja ditempatkan dalam satu kategori yang sama.
Vape Legal Tidak Bisa Disamakan dengan Liquid Narkotika
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam polemik vape adalah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya.
Kita sepakat bahwa penyalahgunaan tersebut merupakan tindakan serius yang harus ditindak tegas. Tidak ada alasan untuk membenarkan peredaran liquid yang dicampur etomidate, cannabinoid sintetis, maupun zat narkotika lainnya.
Namun, perlu ada pemisahan yang jelas antara produk vape legal dengan produk yang sengaja dimodifikasi atau diproduksi untuk menyelundupkan zat terlarang.
Dalam forum diskusi Komisi Fatwa MUI pada 3 November 2026, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Kusmartata, menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran pihaknya, belum ditemukan vape mengandung narkotika yang menggunakan pita cukai resmi.
Pernyataan tersebut patut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Artinya, pengawasan terhadap jalur distribusi resmi dan penindakan terhadap jalur ilegal harus menjadi bagian utama dalam penyelesaian persoalan ini.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa pita cukai merupakan indikator pemenuhan kewajiban cukai, bukan sertifikat bahwa suatu liquid sepenuhnya aman bagi kesehatan. Legalitas produk dan keamanan kesehatan merupakan dua persoalan yang berbeda.
Karena itu, produk yang telah memenuhi ketentuan cukai tetap harus memperhatikan standar mutu, komposisi bahan, pengujian laboratorium, dan ketentuan peredaran yang berlaku.
Yang saya persoalkan bukan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memberantas penyalahgunaan vape, melainkan apabila seluruh pengguna dan pelaku usaha yang taat aturan ikut menerima dampak dari tindakan segelintir oknum.
Apa Kata Penelitian Ilmiah tentang Risiko Vape?
Dalam membandingkan vape dengan rokok konvensional, kita harus melihat karakteristik kedua produk tersebut.
Rokok konvensional menghasilkan asap melalui proses pembakaran tembakau. Proses tersebut menghasilkan berbagai zat berbahaya, termasuk tar dan karbon monoksida.
Sementara itu, vape bekerja dengan memanaskan cairan untuk menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup. Tidak adanya proses pembakaran tembakau membuat profil paparan zat berbahayanya berbeda dari rokok konvensional.
Bukan berarti aerosol vape bebas dari zat berbahaya. Nikotin tetap bersifat adiktif, sedangkan aerosol dapat mengandung partikel halus, senyawa kimia, dan logam yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Namun, terdapat bukti ilmiah bahwa peralihan sepenuhnya dari rokok konvensional ke rokok elektrik nikotin dapat mengurangi paparan sejumlah zat beracun dibandingkan dengan terus merokok.
Tinjauan sistematis dalam jurnal Food and Chemical Toxicology pada 2024 mengenai perbandingan keamanan rokok elektrik dan rokok konvensional menunjukkan adanya perbedaan profil paparan zat toksik. Paparan sejumlah zat berbahaya pada pengguna rokok elektrik cenderung lebih rendah dibandingkan perokok konvensional.
Bukti lainnya datang dari Cochrane, lembaga yang melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian kesehatan.
Pembaruan tinjauan Cochrane yang menggunakan bukti hingga 1 Januari 2026 mencakup 90 penelitian dengan total 29.044 peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa rokok elektrik bernikotin dapat membantu lebih banyak perokok berhenti merokok dibandingkan terapi pengganti nikotin seperti plester atau permen karet nikotin.
Dalam perbandingan tersebut, peluang berhenti merokok meningkat sekitar 59 persen secara relatif. Namun, Cochrane juga mengingatkan bahwa bukti keamanan jangka panjang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Dari sini kita harus memahami bahwa vape bukan produk tanpa risiko. Akan tetapi, bukti ilmiah juga tidak membenarkan penyamaan begitu saja antara tingkat paparan zat berbahaya dari vape dan rokok yang dibakar.
Saya tidak sedang menyatakan bahwa vape sepenuhnya aman. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa penilaian terhadap suatu produk harus didasarkan pada penelitian dan bukti ilmiah, bukan hanya persepsi ataupun generalisasi.
Perbandingan Angka Kematian: Jangan Menggunakan Data Secara Keliru
Dalam sebuah perbandingan yang beredar di masyarakat, ditampilkan estimasi kematian akibat rokok konvensional, alkohol, dan vape.
Angka yang ditampilkan adalah sekitar 300.000 kematian per tahun akibat rokok di Indonesia, sekitar 2,6 juta kematian akibat alkohol secara global, sedangkan kematian akibat vape disebut sangat rendah atau belum terdata secara masif.
Angka tersebut perlu dibaca secara kritis dan tidak boleh digunakan tanpa memperhatikan cakupan wilayah maupun periode datanya.
Berdasarkan publikasi WHO untuk Indonesia, penggunaan tembakau diperkirakan menyebabkan sekitar 225.700 kematian setiap tahun. Sementara itu, WHO mencatat sekitar 2,6 juta kematian yang berkaitan dengan konsumsi alkohol secara global pada 2019.
Data tersebut menunjukkan besarnya beban kesehatan akibat tembakau dan alkohol. Namun, angka kematian akibat rokok di Indonesia dan angka kematian akibat alkohol secara global tidak bisa dibandingkan secara langsung karena cakupan wilayah dan periode datanya berbeda.
Demikian pula, belum tersedianya angka kematian vape yang dapat dibandingkan secara langsung bukan berarti vape terbukti tidak menyebabkan kematian atau sepenuhnya aman.
Kita membutuhkan penelitian epidemiologi jangka panjang yang mampu mengukur risiko vape secara khusus, bukan sekadar menarik kesimpulan dari tidak adanya angka kematian yang tercatat.
Hal yang perlu diperjuangkan adalah transparansi data, penelitian yang independen, dan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
Jangan sampai data digunakan hanya untuk memperkuat satu sudut pandang, sementara fakta lain yang juga penting justru diabaikan.
Kasus Narkotika dalam Liquid: Fakta yang Harus Dibedakan
Kita tidak boleh menutup mata terhadap temuan aparat penegak hukum mengenai penyalahgunaan perangkat vape.
Di Indonesia, BNN pada 23 Oktober 2026 mengumumkan hasil pengujian terhadap 1.789 sampel cairan vape yang diperiksa selama Januari 2025 hingga September 2026. Sebanyak 98 persen sampel dinyatakan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru (NPS). Sebagian besar temuan tersebut mengandung etomidate.
Angka ini sangat serius dan tidak boleh diabaikan. Namun, masyarakat juga perlu memahami konteks pengambilan sampel tersebut.
Sebanyak 1.789 sampel yang diuji tidak otomatis merupakan sampel acak dari seluruh produk vape yang beredar di toko resmi. Karena itu, angka 98 persen tidak boleh ditafsirkan sebagai persentase seluruh liquid vape di Indonesia yang mengandung narkotika.
Contoh kasus lainnya adalah pengungkapan laboratorium gelap di Bogor pada Agustus 2025. Dalam operasi gabungan BPOM, BNN, dan Bea Cukai, ditemukan 1.760 cartridge vape siap edar yang diduga mengandung ketamin.
Kasus ini membuktikan bahwa penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran zat terlarang memang nyata dan harus diberantas.
Namun, kasus tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan produsen ilegal yang sengaja mencampurkan zat berbahaya dengan produsen liquid yang menjalankan usaha secara resmi.
Di luar negeri, Amerika Serikat pernah mengalami kejadian serius yang dikenal sebagai EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury).
CDC mencatat 2.807 kasus rawat inap atau kematian terkait EVALI dan 68 kematian hingga 18 Februari 2020. Investigasi CDC menemukan hubungan kuat antara wabah tersebut dengan penggunaan produk vape yang mengandung THC, terutama dari sumber informal atau pasar ilegal, serta bahan pengencer vitamin E acetate.
Fakta ini tidak berarti seluruh vape aman. Namun, fakta tersebut juga tidak tepat apabila seluruh kejadian EVALI langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap produk vape nikotin legal mempunyai risiko yang sama.
Dari berbagai kasus tersebut, kita seharusnya belajar bahwa pengawasan bahan baku, pengujian laboratorium, transparansi komposisi, dan pemberantasan produk ilegal merupakan langkah yang jauh lebih terarah.
Jangan hanya fokus pada perangkatnya, tetapi telusuri kandungan cairan, sumber produksinya, jalur distribusinya, dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaannya.
Jangan Sampai Kebijakan Menjadi Reaktif dan Tidak Proporsional
Kembali pada keputusan MUI, saya menghormati pertimbangan keagamaan yang menjadi dasar penetapan fatwa tersebut.
Akan tetapi, dalam perspektif kebijakan publik, terdapat pertanyaan yang patut disampaikan: apakah penyelesaian persoalan penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape harus dilakukan dengan menyamaratakan seluruh ekosistem vape?
Apakah pengguna dewasa yang menggunakan produk legal, pelaku UMKM yang membayar cukai, produsen yang mematuhi ketentuan, dan pengedar liquid narkotika harus ditempatkan dalam kategori yang sama?
Menurut saya, pendekatan yang lebih proporsional adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang benar-benar terbukti, sembari melakukan evaluasi berdasarkan bukti ilmiah.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat ditangani melalui pengawasan distribusi, pengujian laboratorium, sertifikasi mutu, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan justru diselesaikan dengan kebijakan yang mengabaikan perbedaan karakteristik produk dan perilaku penggunanya.
Pemerintah juga harus memperhatikan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil, pekerja, distributor, toko vape, dan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada industri tersebut.
Kebijakan publik yang baik bukan hanya tegas, tetapi juga harus terukur, adil, dapat dievaluasi, dan mempertimbangkan seluruh pihak yang terdampak.
Harapan Penulis: Kebijakan yang Adil, Objektif, dan Tidak Merugikan Masyarakat
Saya berharap polemik mengenai fatwa haram vape ini tidak berkembang menjadi persoalan yang justru memecah masyarakat, khususnya antara pengguna vape, pelaku usaha, lembaga keagamaan, dan pemerintah.
Saya berharap MUI, pemerintah, BNN, BPOM, Bea Cukai, tenaga kesehatan, akademisi, serta perwakilan komunitas vape dapat membuka ruang dialog yang objektif dan transparan.
Setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sebaiknya mempertimbangkan hasil penelitian, fakta lapangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Saya juga berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan yang menyamaratakan seluruh produk dan pengguna vape. Berikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran liquid narkotika dan produk ilegal, tetapi jangan mengabaikan hak serta keberadaan pelaku usaha yang selama ini menjalankan kewajibannya sesuai peraturan.
Jika memang ditemukan produk yang mengandung zat berbahaya atau narkotika, tindak tegas produsennya, distributornya, dan pihak yang terlibat. Namun, jangan sampai pengguna dan pengusaha yang tidak melakukan pelanggaran ikut menanggung akibat dari perbuatan segelintir oknum.
Harapan terbesar saya adalah lahirnya kebijakan yang benar-benar melindungi kesehatan masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga keadilan bagi pelaku usaha, dan tidak dibangun hanya berdasarkan tekanan opini maupun kasus-kasus tertentu.
Saya tidak meminta vape dinyatakan aman tanpa pembuktian. Saya hanya meminta agar vape dinilai secara adil berdasarkan data, penelitian, dan fakta, bukan berdasarkan generalisasi.
Penutup: Utamakan Data, Bukan Generalisasi
Saya tidak sedang mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan vape. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa vape sepenuhnya aman atau tidak memiliki risiko kesehatan.
Yang saya perjuangkan adalah objektivitas dalam melihat persoalan.
Jika rokok konvensional memiliki risiko kesehatan yang besar, sampaikan berdasarkan penelitian. Jika alkohol menyebabkan jutaan kematian secara global, sampaikan berdasarkan data WHO. Jika vape memiliki risiko kesehatan, sampaikan pula berdasarkan hasil penelitian yang dapat diuji. Dan jika ada oknum yang menggunakan vape sebagai media peredaran narkotika, tindak tegas tanpa kompromi.
Namun, jangan jadikan penyalahgunaan oleh segelintir pihak sebagai alasan untuk menghakimi seluruh pengguna dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan.
Saya berharap pemerintah, lembaga keagamaan, tenaga kesehatan, peneliti, komunitas vape, dan pelaku industri dapat duduk bersama untuk membangun kebijakan yang lebih objektif.
Kita membutuhkan perlindungan masyarakat, bukan sekadar pelarangan tanpa evaluasi. Kita membutuhkan pengawasan yang kuat, bukan generalisasi. Kita membutuhkan kebijakan yang berpijak pada ilmu pengetahuan, data, dan bukti nyata.
Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling keras, melainkan kebijakan yang paling tepat dalam melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keadilan.
