DESAK AUDIT INVESTIGATIF PT BDL: A3KN MINTA KEPALA SATGAS PKH NASIONAL TURUN TANGAN, USUT DUGAAN MAFIA TAMBANG DAN PENCAPLOKAN LAHAN ADAT

Dugaan Abaikan Aturan dan Putusan Adat

Berita, Headline78 Dilihat

BOLAANG MONGONDOW – Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN) mengambil sikap tegas dan keras terkait sengkarut pertambangan yang melibatkan PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL). Menindaklanjuti pertemuan krusial bersama masyarakat adat Toruakat dan warga lingkar tambang hari ini, A3KN secara resmi meminta Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Nasional untuk segera turun tangan dan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh aktivitas operasional serta legalitas PT BDL.

Ketua Divisi Advokasi dan HAM A3KN, Rolandi Talib, menegaskan bahwa konflik yang terjadi sudah melampaui batas toleransi hukum dan keadilan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Fraksi NASDEM Ibu Ratna, mantan Anggota DPRD Bapak Tonny R. Datu, mantan Kepala Desa Toruakat, serta puluhan perwakilan masyarakat adat Toruakat yang tanah adat, lokasi tambang rakyat, dan kolam emasnya diduga telah dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh PT BDL.

Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Fraksi NASDEM, Ibu Ratna, mengungkapkan bahwa pihak legislatif sebenarnya telah berulang kali melakukan hearing dan mengeluarkan rekomendasi resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Tonny Tumbelaka beserta Wakil Ketua Febrianto Tangahu, SH., dan Sulhan, SH., SE. Rekomendasi tegas tersebut memerintahkan Pemerintah Daerah untuk:
1. Menyelesaikan secara tuntas konflik lahan akibat dugaan pencaplokan sepihak oleh PT BDL atas tanah adat masyarakat Toruakat.
2. Memeriksa secara menyeluruh validitas izin IUP serta AMDAL PT BDL.
3. Menghentikan total aktivitas pertambangan PT BDL di luar area atau blok yang telah ditentukan jika ditemukan pelanggaran.

Sengkarut ini kian diperparah oleh kesaksian mantan Anggota DPRD Bolaang Mongondow, Bapak Tonny R. Datu, yang mengawal proses awal pembahasan AMDAL perusahaan tersebut. Ia membongkar dugaan bahwa PT BDL masih menggunakan dokumen AMDAL lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan maupun titik koordinat IUP saat ini. Hal ini diperkuat oleh Surat Resmi Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/672/LM.06-K5/0606.2022/III/2023 yang menginstruksikan seluruh instansi dan aparat penegak hukum untuk waspada, menghentikan segala aktivitas di dalam WIUP PT BDL, serta mengabaikan surat-surat tak berdasar dari pihak perusahaan hingga proses hukum selesai.

Berdasarkan temuan-temuan krusial ini, A3KN bersama masyarakat adat mendesak Kepala Satgas PKH Nasional agar tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif atas rentetan dugaan pelanggaran berat PT BDL, yang meliputi:
• Dugaan penguasaan tanah adat secara ilegal dan sepihak;
• Kehancuran lahan persawahan warga akibat timbunan material tambang;
• Ketidaksesuaian koordinat IUP, pelanggaran AMDAL, dan manipulasi IPPKH;
• Penggunaan kawasan hutan secara ilegal tanpa izin yang sah; serta
• Bobroknya tata kelola pertambangan yang merugikan negara dan rakyat.

A3KN menegaskan bahwa berkas laporan resmi berskala nasional ini akan segera diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK. Ini bukan lagi sekadar konflik horizontal di tingkat lokal, melainkan ujian nyata bagi kewibawaan negara dalam memberantas mafia tambang, melindungi hak masyarakat adat, dan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *