GEMPITA SULUT Desak Jaksa Agung Turunkan Tim Investigasi, Usut Dugaan Gurita Mafia Tambang PT BDL

Manado -Sulawesi Utara_ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Sulawesi Utara mengambil langkah konfrontatif dalam menyikapi dugaan skandal pertambangan PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL). Ketua DPW SULUT GEMPITA, Dedy Naila, secara resmi meminta Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung RI) untuk segera menerjunkan tim audit investigatif khusus guna memeriksa menyeluruh legalitas dan operasional perusahaan tersebut.

Dedy Naila menegaskan bahwa langkah ini diambil menyusul hasil pertemuan krusial Masyarakat adat Toruakat dan warga lingkar tambang yang menjadi korban. Konflik agraria dan lingkungan di wilayah tersebut dinilai sudah menjadi bukti nyata adanya dugaan praktik mafia tambang yang kebal hukum.

“Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Jaksa Agung RI untuk tidak tinggal diam. Segera turunkan tim audit investigatif dari Korps Adhyaksa ke Bolaang Mongondow. Periksa seluruh jajaran manajemen PT BDL dan usut tuntas dugaan kerugian negara serta penyerobotan hak-hak adat yang terjadi secara kasat mata,” ujar Dedy Naila dalam keterangannya hari ini.

Desakan GEMPITA SULUT ini diperkuat oleh mandulnya rekomendasi resmi dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Fraksi NASDEM, Ibu Ratna, mengungkapkan bahwa DPRD sebenarnya telah berulang kali mengeluarkan rekomendasi tegas yang ditandatangani langsung oleh unsur pimpinan (Ketua DPRD Tonny Tumbelaka beserta Wakil Ketua Febrianto Tangahu, SH., dan Sulhan, SH., SE.). Rekomendasi tersebut memerintahkan penyelesaian pencaplokan tanah adat, pemeriksaan validitas IUP/AMDAL, hingga penghentian total aktivitas PT BDL. Namun, di lapangan, operasi perusahaan terkesan tetap berjalan melenggang.

Kecurigaan adanya manipulasi hukum semakin menguat setelah mantan Anggota DPRD Bolaang Mongondow, Bapak Tonny R. Datu, membeberkan bahwa PT BDL diduga kuat masih menggunakan dokumen AMDAL lama yang sudah kadaluwarsa dan tidak sesuai lagi dengan titik koordinat IUP saat ini. Carut-marut ini juga sempat memicu keluarnya Surat Resmi Ombudsman RI Nomor: T/672/LM.06-K5/0606.2022/III/2023 yang menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menghentikan segala aktivitas di dalam WIUP PT BDL hingga proses hukum selesai.

Melihat situasi yang terus berlarut dan merugikan masyarakat bawah, Dedy Naila menyatakan bahwa kejaksaan adalah pintu masuk utama untuk membongkar tata kelola pertambangan yang bobrok ini. GEMPITA SULUT mencatat lima poin pelanggaran berat PT BDL yang wajib masuk dalam radar pemeriksaan Kejaksaan Agung:

Dugaan penyerobotan dan penguasaan tanah adat/lokasi tambang rakyat secara melawan hukum.

Dampak lingkungan berupa hancurnya lahan persawahan warga akibat timbunan material tambang.

Ketidaksesuaian manifes koordinat IUP, manipulasi dokumen AMDAL, serta kejanggalan IPPKH.

Indikasi penggunaan kawasan hutan secara ilegal tanpa kelengkapan izin yang sah.

Potensi kerugian perekonomian negara akibat bobroknya tata kelola operasional.

Dedy Naila menambahkan, GEMPITA SULUT akan mengawal penuh kasus ini agar laporan resmi terkait pelanggaran PT BDL sampai langsung ke Pimpunan Kejakasaan Agung Republik Indonesia.

“Ini adalah ujian bagi institusi Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung RI untuk memboking komitmen pemberantasan mafia tambang secara imparsial. Supremasi hukum harus tegak, dan hak-hak masyarakat adat Toruakat wajib dikembalikan,” pungkas Dedy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru