Kejari Boalemo Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas DPRD, Kerugian Negara Rp 2,1 Miliar

Berita150 Dilihat

BOALEMO –  pelopormedia.id. Kejaksaan Negeri Boalemo resmi menetapkan 2 (dua) orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh *Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H.* pada Press Release kepada rekan-rekan media.

“Pada hari ini, kami dari Kejaksaan Negeri Boalemo akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022,” ujar *Kajari Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H.

*2 Tersangka yang Ditetapkan*

Tim Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, antara lain pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta pendalaman terhadap alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Oleh karena itu, pada hari Kamis Tanggal 12 November 2026, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Boalemo telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu:

1. ID (57 Tahun)
Dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 – 2026, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.

2. BH (64 Tahun)
Selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo / Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019 – 2021, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.

*Modus Operandi yang Diduga*

Adapun modus operandi dalam perkara tersebut, yaitu para tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dengan menggunakan dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penyimpangan tersebut dilakukan antara lain melalui:
– Penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif
– Penggelembungan nilai tagihan _(mark-up)_
– Penggunaan bukti pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap atau penggunaan kamar yang sebenarnya

Dokumen pertanggungjawaban tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran belanja perjalanan dinas sehingga diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.

*Kerugian Negara Rp 2,1 Miliar, Sudah Dikembalikan Rp 1,5 Miliar*

Bahwa kedua tersangka menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada perjalanan dinas Sekretariat DPRD berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo:

– *Tahun Anggaran 2020-2021:* sebesar Rp 1.463.806.000,00
– *Tahun Anggaran 2022:* sebesar Rp 653.843.000,00
– *Total:* sebesar *Rp 2.117.649.000,00*

Dalam penanganan perkara tersebut, telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar *Rp 1.519.809.000,00*, yang selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan pengembangan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain.

Selanjutnya terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung sejak tanggal 16 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo.

– Tersangka BH ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo
– Tersangka ID ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo

Kajari Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H. menegaskan, Kejaksaan Negeri Boalemo berkomitmen melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *