KAPOLRI, KEJAGUNG, ESDM, DAN SATGAS PKH DIMINTA TURUN AUDIT INVESTIGATIF PT BDL

A3KN Pertanyakan Rekam Jejak Perizinan, Pelaporan produksi, Kerja sama operasi, Serta Kepatuhan lingkungan dan Kawasan hutan

BOLAANG MONGONDOW — Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, segera memerintahkan jajaran Bareskrim Polri—khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)—bersama satuan tugas terkait untuk melakukan pemeriksaan dan audit investigatif terhadap seluruh kegiatan pertambangan PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Desakan yang sama ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Nasional. Pemeriksaan harus dilakukan secara terpadu, turun langsung ke lapangan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan berkas administratif.

Ketua Divisi Advokasi dan HAM A3KN, Rolandi Talib, menyatakan bahwa PT BDL harus menjadi salah satu perusahaan yang diperiksa secara serius dalam agenda penertiban dan evaluasi pemegang IUP. Menurut A3KN, terdapat pertanyaan mendasar yang wajib dijawab negara: bagaimana riwayat perizinan perusahaan, bagaimana kegiatan produksi dijalankan, berapa volume produksi sebenarnya, bagaimana pelaporan dan pembayaran kewajiban kepada negara, serta apakah seluruh kegiatan dan fasilitas penunjangnya berada dalam batas izin yang sah.

A3KN menyampaikan bahwa berdasarkan data dan dokumen yang sedang dihimpun, PT BDL disebut telah melalui tahapan IUP Eksplorasi dan memperoleh IUP Operasi Produksi, termasuk perpanjangan atau penerbitan IUP-OP berikutnya. A3KN meminta pemerintah membuka serta menguji seluruh riwayat keputusan perizinan tersebut, termasuk masa berlaku, perubahan pemegang izin, luas dan koordinat WIUP, persetujuan RKAB, serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada setiap periode izin.

A3KN juga mempertanyakan informasi yang diterima bahwa laporan produksi PT BDL kepada negara tercatat nihil, sementara kegiatan pertambangan disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Informasi mengenai nihilnya laporan produksi ini harus diverifikasi langsung melalui basis data dan dokumen resmi Ditjen Minerba, laporan berkala perusahaan, RKAB, pencatatan penjualan, pembayaran iuran tetap dan royalti, serta data pengangkutan dan pengolahan mineral. Jika benar terdapat kegiatan produksi tetapi laporan produksi atau kewajiban penerimaan negara tidak dilaporkan sebagaimana mestinya, aparat harus menelusuri penyebab, pihak yang bertanggung jawab, dan potensi kerugian negara.

A3KN tidak meminta negara mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan. Yang diminta adalah membuka data resmi dan menguji fakta: produksi berapa, kapan ditambang, ke mana bijih atau hasil olahan dibawa, siapa pembelinya, bagaimana pencatatannya, dan apakah seluruh kewajiban negara telah dipenuhi.

A3KN turut meminta penyidik dan auditor memeriksa informasi mengenai dugaan kerja sama operasional atau kerja sama penambangan antara PT BDL dan PT Labuha. A3KN belum memperoleh dokumen primer yang cukup untuk memastikan bentuk, ruang lingkup, masa berlaku, serta dasar hukum kerja sama tersebut. Karena itu, hubungan kedua perusahaan harus diperiksa melalui perjanjian kerja sama, persetujuan pemegang IUP, dokumen RKAB, identitas operator aktual, kepemilikan alat berat, rantai pasok bijih, kontrak penjualan, faktur, bukti pembayaran, serta pencatatan produksi dan royalti. Jangan sampai terdapat pihak yang melakukan kegiatan penambangan atau mengambil manfaat produksi tanpa dasar kewenangan dan perizinan yang sah.

A3KN meminta pemeriksaan investigatif setidaknya mencakup aspek-aspek berikut :

1. Kesesuaian seluruh dokumen IUP—mulai tahap eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi—dengan keputusan penerbitan, masa berlaku, luas, peta, koordinat, batas WIUP, serta persetujuan RKAB pada setiap periode.

2. Kesesuaian lokasi bukaan tambang, pit, disposal, stockpile, jalur angkut, dan titik kegiatan aktual dengan wilayah izin serta dokumen teknis yang disetujui.

3. Rekonsiliasi produksi: volume bijih yang ditambang, diangkut, diolah, dijual, atau disimpan; laporan produksi; dokumen pengangkutan; pembeli; pembayaran royalti/iuran; dan kewajiban penerimaan negara lainnya.

4. Legalitas dan kelayakan tempat penyimpanan sementara limbah B3, jenis dan volume limbah, persetujuan teknis/perizinan yang dipersyaratkan, manifest, pengangkut, serta pengelola akhir limbah.

5. Pengelolaan air limbah dan pembuangan limbah, termasuk titik penaatan, hasil uji kualitas air, saluran pembuangan, kolam pengendap, dan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan.

6. Konstruksi dan penggunaan waste dump/disposal, kestabilan lereng, pengendalian erosi dan sedimentasi, serta kesesuaiannya dengan dokumen lingkungan dan rencana tambang.

7. Pembangunan dan penggunaan jalan utama serta jalan angkut tambang, termasuk status lahan, pembukaan kawasan, persetujuan penggunaan kawasan hutan jika diperlukan, dan dampaknya terhadap warga serta lingkungan.

8. Kesesuaian AMDAL dan persetujuan lingkungan dengan kondisi terkini, kapasitas produksi, metode penambangan, fasilitas pengolahan, perubahan kegiatan, serta dampak kumulatif.

9. Status penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH/IPPKH sesuai nomenklatur pada periode berlakunya), termasuk luas, koordinat, kewajiban, dan masa berlaku.

10. Kepatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik, keberadaan dan pengesahan Kepala Teknik Tambang, keselamatan kerja, reklamasi, pascatambang, serta jaminan reklamasi dan pascatambang.

11. Legalitas seluruh fasilitas penunjang dan kegiatan pihak ketiga/kontraktor, termasuk dugaan kerja sama operasi dengan PT Labuha, serta siapa yang secara faktual mengendalikan kegiatan di lapangan.

Desakan audit ini memiliki dasar kepentingan publik yang kuat. Pemberitaan ANTARA pada 16 September 2021 mencatat bahwa KLHK memerintahkan PT BDL menghentikan aktivitas penambangan setelah masa berlaku izin penggunaan kawasan hutan yang disebut dalam surat kementerian berakhir pada 10 Maret 2019. ANTARA juga memberitakan bahwa permohonan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses sampai terdapat kepastian hukum terkait kepemilikan PT BDL. Pada 4 Oktober 2021, menurut pemberitaan iNews Manado, Kementerian ESDM memerintahkan penghentian kegiatan pertambangan PT BDL dengan alasan antara lain belum terpenuhinya persyaratan KTT, RKAB, dokumen lingkungan, jaminan reklamasi/pascatambang, dan izin penggunaan kawasan hutan. Status pemenuhan seluruh persyaratan tersebut setelah peristiwa 2021 wajib diperiksa kembali berdasarkan dokumen resmi terbaru.

Publik juga tidak boleh melupakan insiden berdarah di lokasi pertambangan PT BDL pada 27 September 2021. ANTARA memberitakan bahwa konflik saat pemasangan patok batas wilayah di perkebunan Bolingongot, lokasi pertambangan PT BDL, mengakibatkan satu warga Desa Toruakat meninggal dunia dan empat orang lainnya luka-luka. A3KN meminta aparat memastikan penegakan hukum atas peristiwa tersebut berjalan sesuai proses hukum, sekaligus menjadikan aspek keamanan, pengelolaan konflik, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.

Peristiwa-peristiwa tersebut bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh dugaan saat ini telah terbukti. Namun, riwayat penghentian kegiatan oleh kementerian dan insiden yang menimbulkan korban jiwa merupakan alasan kuat bagi negara untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan transparan.

12 Kapolri memerintahkan Dittipidter Bareskrim Polri bersama jajaran terkait melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lapangan atas dugaan tindak pidana pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, serta kemungkinan kerugian negara sesuai kewenangan.

13. Kepala Satgas PKH Nasional segera menurunkan tim untuk mencocokkan koordinat IUP dengan peta kawasan hutan dan kondisi faktual seluruh bukaan tambang serta fasilitas penunjang.

14. Menteri ESDM melakukan audit kepatuhan perizinan, RKAB, laporan produksi, penjualan, kewajiban PNBP, reklamasi, pascatambang, dan seluruh persyaratan teknis pertambangan.

15. Jaksa Agung memerintahkan jajaran Kejaksaan menelaah laporan dan bukti yang disampaikan A3KN serta mengambil langkah sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau kerugian negara.

16. Seluruh instansi membuka hasil pemeriksaan secara terukur kepada publik, dengan tetap menjaga kerahasiaan materi penyidikan yang menurut hukum harus dirahasiakan.

A3KN juga meminta Menteri ESDM mengevaluasi kelayakan mempertahankan IUP PT BDL. Apabila audit membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi dasar hukum pencabutan atau pembatalan izin, A3KN mendesak agar sanksi administratif paling tegas, termasuk pencabutan izin sesuai kewenangan dan prosedur hukum, dijatuhkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada izin yang dipertahankan hanya karena perusahaan telah lama beroperasi apabila kewajiban hukumnya terbukti tidak dipenuhi.

“Jangan sampai negara hanya melihat dokumen izin di atas kertas, tetapi tidak memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kami meminta Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, dan Kepala Satgas PKH turun langsung. Periksa koordinatnya, periksa produksi dan aliran hasil tambangnya, periksa limbah dan fasilitasnya, periksa kerja sama operasinya, serta hitung seluruh kewajiban perusahaan kepada negara. Jika benar ada produksi yang tidak dilaporkan, kegiatan di luar izin, atau pelanggaran lingkungan dan kehutanan, proses dan tindak tegas pihak yang bertanggung jawab,” tegas Rolandi Talib.

“IUP bukan cek kosong untuk mengeruk kekayaan negara. Izin adalah amanah yang melekat dengan kewajiban. Negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam diambil tanpa transparansi, tanpa kepatuhan, dan tanpa manfaat yang adil bagi masyarakat. Jika hasil audit membuktikan PT BDL tidak layak atau melanggar ketentuan yang menjadi dasar pencabutan izin, cabut izinnya sesuai hukum. Jangan tunggu persoalan ini kembali memakan korban,” tutupnya.

A3KN menegaskan bahwa seluruh pernyataan mengenai nihilnya laporan produksi, riwayat perpanjangan IUP-OP, dan kerja sama operasi dengan PT Labuha merupakan pokok pengaduan yang harus diuji melalui dokumen primer dan data resmi. A3KN siap menyerahkan bahan, keterangan masyarakat, dan dokumen pendukung kepada lembaga berwenang serta meminta hak jawab dari PT BDL dan pihak terkait.

Redaksi memberikan ruang kepada pihak perusahaan PT.Bula2qn Daya Lestari untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait pemberitaan ini.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *