Bolaang Mongondow Timur — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kembali menjadi sorotan. Seorang oknum berinisial DM alias Deker diduga menimbun BBM subsidi jenis solar serta bahan kimia berbahaya jenis CN (sianida) di sebuah gudang yang berada di lokasi tempat tinggalnya di Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, BBM subsidi dan sianida tersebut diduga akan digunakan untuk menopang aktivitas ilegal pertambangan emas di lokasi Alason, Desa Ratatotok, Minahasa Tenggara.
Menurut keterangan masyarakat setempat, DM bukan sosok baru dalam dunia pertambangan ilegal. Ia disebut merupakan mantan residivis kasus illegal mining saat masih berstatus sebagai anggota dewan. Saat ini, DM kembali diduga aktif mengendalikan dan terlibat dalam sejumlah kegiatan PETI di beberapa titik di wilayah Minahasa Tenggara.
“DM dikenal sebagai pemain besar di wilayah pertambangan Ratatotok. Aktivitasnya sudah lama menjadi perbincangan masyarakat,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dalam investigasi awak media yang dilakukan pada 29 Desember 2025 di kediaman DM, ditemukan dugaan adanya timbunan BBM solar dan bahan kimia sianida yang disimpan tanpa mengantongi izin resmi. Keberadaan bahan-bahan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat sianida merupakan zat berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) agar tidak tinggal diam dan segera menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam. Hingga saat ini, DM diduga masih terus menjalankan aktivitas PETI serta penimbunan BBM dan bahan kimia di lokasi yang berbeda.
“Penegakan hukum jangan tebang pilih. Jika benar ada penimbunan BBM subsidi dan sianida tanpa izin, ini sudah jelas melanggar hukum dan membahayakan publik,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak DM serta aparat penegak hukum untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Tim.
