Gorontalo – pelopormedia.id. Aliansi Cipayung Plus Kota Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung tegang dan sempat memanas. Ketegangan dipicu oleh ketidakhadiran pimpinan DPRD maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo pada awal aksi, sehingga memicu kekecewaan dari massa aksi.
Aliansi yang terdiri dari HMI Cabang Kota Gorontalo, PMII Cabang Kota Gorontalo, KAMMI Cabang Kota Gorontalo, dan GMNI Cabang Kota Gorontalo ini turun ke jalan membawa tuntutan serius terkait nasib ratusan tenaga pendidik non-ASN.
Jenderal lapangan, Agung Bobihu, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan bentuk evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
“Aksi ini bukan hanya soal guru honorer, tapi juga bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagai lembaga pengawas. Kami melihat banyak persoalan yang tidak ditangani serius,” tegas Agung dalam orasinya.
Selain itu, aksi ini juga menjadi momentum refleksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, yang dinilai masih jauh dari substansi kesejahteraan dan keadilan, khususnya bagi tenaga pendidik dan pekerja.
Ketua KAMMI Cabang Kota Gorontalo turut menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. “Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut tenaga pendidik yang merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Jika guru tidak diperhatikan, maka masa depan daerah dan negara juga terancam,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Kota Gorontalo menyoroti persoalan yang lebih luas terkait arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak boleh terus menjadi penonton di tengah derasnya arus industrialisasi pertambangan yang semakin masif.
“Sudah saatnya negara hadir secara konkret dengan memfasilitasi pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasional yang selaras dengan kebutuhan industri pertambangan. Tanpa intervensi ini, masyarakat lokal hanya akan menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri, sementara posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah,” tegasnya.
Massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Menolak keputusan kementerian terkait pemberhentian guru honorer pada akhir 2026.
2. Mendesak Gubernur segera menghadirkan solusi konkret bagi 324 guru non-ASN yang terancam diberhentikan.
3. Menuntut gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak MBG yang diduga menimbulkan berbagai persoalan di daerah.
4. Meminta kepada Gubernur Gorontalo membuat satu lembaga pelatihan ketenaga kerjaan untuk mengurangi angka pengangguran
Situasi memuncak ketika massa berupaya memasuki area gedung DPRD dan dihadang aparat kepolisian, hingga terjadi aksi saling dorong yang memicu suasana chaos.
Tekanan massa akhirnya memaksa pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk turun langsung menemui massa aksi. Pertemuan berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan melalui pembahasan bersama pemerintah provinsi. Sementara itu, perwakilan gubernur berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada pimpinan daerah.
Namun demikian, Aliansi Cipayung Plus Kota Gorontalo menegaskan bahwa janji tanpa realisasi tidak akan diterima. Mereka memberikan peringatan keras: apabila tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, maka gelombang aksi kedua dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.
“Aksi hari ini adalah peringatan. Jika pemerintah tetap diam dan tidak serius menyelesaikan persoalan ini, maka kami pastikan akan ada gelombang kedua dengan kekuatan yang jauh lebih besar,” tutup Agung.
Aliansi Cipayung Plus Kota Gorontalo Kepung DPRD Provinsi, Aksi Memanas – Peringatan Gelombang Kedua Menguat
