Gorontalo — Pelopormedia.id, Menjelang puncak penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026 yang akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Pemuda Tolangohula menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi konkret terkait ketimpangan harga pembelian gabah yang saat ini terjadi di Gorontalo,(24/6/2026).
Ais Konoli kader LMND Gorontalo, yang mewakili aspirasi anak-anak petani di Kecamatan Tolangohula, mengaku bangga atas pelaksanaan PENAS di Gorontalo. Namun di balik kemeriahan kegiatan nasional tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang dihadapi petani, yakni belum meratanya harga pembelian gabah antara perusahaan swasta dan perusahaan penggilingan padi yang bekerja sama dengan BUMN maupun Bulog.
“Saat ini petani berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu melahirkan solusi terhadap persoalan harga gabah yang belum merata,” ujar Ais.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras, harga pembelian gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, di lapangan masih ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan.
Menurutnya, perusahaan yang bekerja sama dengan Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan sejumlah perusahaan swasta masih membeli gabah pada kisaran Rp5.500 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai cakupan penerapan regulasi tersebut.
Ais meminta kejelasan dari pemerintah terkait apakah aturan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang bermitra dengan Bulog dan BUMN, ataukah seharusnya berlaku bagi seluruh perusahaan penggilingan padi, termasuk swasta.
“Apabila perusahaan swasta tidak diatur secara tegas dalam kebijakan tersebut, maka akan muncul potensi perusahaan swasta leluasa mempermainkan harga gabah petani. Akibatnya, petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram seharusnya diterapkan secara merata kepada seluruh perusahaan penggilingan padi tanpa membedakan status kerja sama dengan Bulog, BUMN, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, tercipta kepastian harga dan perlindungan terhadap petani sebagai produsen pangan.
Lebih lanjut, Ais mengingatkan bahwa apabila persoalan ketimpangan harga pembelian gabah tidak segera diselesaikan, maka dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap sistem penyerapan gabah di daerah.
“Jika perbedaan harga ini terus terjadi, bukan tidak mungkin perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan Bulog dan membeli gabah seharga Rp6.500 akan mempertimbangkan kembali kerja sama tersebut karena harus bersaing dengan perusahaan lain yang membeli dengan harga lebih rendah,” katanya.
Karena itu, momentum PENAS 2026 di Gorontalo dinilai menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mengevaluasi mekanisme penetapan harga gabah serta memastikan seluruh pelaku usaha penggilingan padi mematuhi kebijakan yang berpihak kepada petani.
Pemuda Tolangohula berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada puncak penutupan PENAS dapat membawa kepastian dan solusi nyata bagi petani, sehingga tidak ada lagi perbedaan harga pembelian gabah yang berpotensi merugikan masyarakat tani di Gorontalo.
