Gorontalo -Bilato. pelopormedia.id. Pemberitaan yang menyoroti rangkap jabatan Zepriyanto Muda, C. ILJ sebagai Sekretaris BPD. bukan Wakil Ketua BPD sebagai mana yang diberitakan oleh media targetkasusnews.com dan Kepala Perwakilan media merupakan dilema integritas dan Potensi Bias Dalam sebuah pemberitaan.
Namun, dari sudut pandang analisis media, laporan tersebut perlu dikaji secara objektif untuk melihat apakah substansi isu yang diangkat seimbang atau justru terjebak dalam tendensi serangan personal. Secara substansial, kritik yang disampaikan harus memiliki landasan hukum yang kuat, bukan opini.
Hak Konstitusional dan Batasan Integritas
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan organisasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi dan profesinya selama tidak ada regulasi spesifik yang secara eksplisit melarang akumulasi peran tersebut dalam bentuk larangan mutlak.
Pendukung perspektif ini berpendapat bahwa selama yang bersangkutan mampu memisahkan kepentingan pribadi (profesi media) dengan kewajiban publik (BPD), maka keberadaan posisi ganda tersebut bukanlah pelanggaran substansial.
Integritas seseorang, dalam pandangan ini, tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan yang dipegang, melainkan oleh komitmen pribadi dalam menjalankan tugas sesuai koridor yang berlaku.
Dari sisi media, selama seorang jurnalis tidak melakukan penyalahgunaan profesi untuk kepentingan politik praktis atau mengintervensi kebijakan desa demi keuntungan pribadi, maka batasan etika dianggap masih terjaga.
Tantangan sebenarnya bukanlah pada status jabatan, melainkan pada bagaimana individu tersebut mengelola transparansi dan menjaga profesionalisme di dua bidang yang berbeda secara bersamaan.
Terkait profesi jurnalis, mekanisme Dewan Pers dan organisasi profesi dapat menjadi rujukan dalam menentukan apakah posisi tersebut secara nyata mencederai independensi atau hanya sebatas persepsi publik saja.
Kritik Terhadap Gaya Penulisan (Potensi Framing Personal)
Meskipun argumen hukumnya kuat, pemberitaan tersebut menunjukkan beberapa catatan kritis terkait netralitas. Personalisasi Isu, penggunaan diksi seperti “disorot tajam”, “menabrak dua regulasi sakral”, dan “mencoreng tata kelola” memberikan kesan penekanan pada sosok individu (Zepriyanto Muda) ketimbang edukasi mengenai sistem atau regulasi.
Hal ini berisiko membuat pembaca lebih fokus pada “kebencian kepada orangnya” daripada “pelanggaran aturan”.
Sumber Berita Yang Tidak Berimbang
Laporan tersebut tampak hanya mengambil opini dari satu sisi (warga dan pakar yang tidak disebutkan identitasnya secara spesifik).
Dalam prinsip jurnalistik, hak jawab adalah elemen krusial, taanpa kutipan atau tanggapan dari Zepriyanto Muda maupun pihak media terkait (pelopormedia), laporan ini berpotensi dianggap sebagai pemberitaan yang tidak berimbang (imbalanced reporting).
Asumsi Sanksi
Penggunaan narasi yang “mendahului” proses hukum (seperti menyebutkan sanksi copot jabatan menanti) dapat dipandang sebagai bentuk penggiringan opini publik.
Secara teknis, sanksi administratif dan etika profesi memerlukan mekanisme pemeriksaan (klarifikasi) terlebih dahulu, bukan sekadar vonis dari pemberitaan yang dilakukan oleh media targetkasusnews.com.
Risiko Independensi Media Itu Sendiri
Menarik untuk dicermati, pemberitaan ini muncul sebagai kritik terhadap independensi pers. Namun, media yang menerbitkan berita ini juga harus membuktikan independensinya,
apakah pemberitaan ini muncul murni sebagai kontrol sosial, atau ada tendensi persaingan antar-media/personal di wilayah tersebut?
Jika media yang menulis berita ini tidak melakukan konfirmasi kepada subjek berita, maka media tersebut sebenarnya sedang melanggar prinsip yang sama (independensi dan keberimbangan) yang mereka tuntut dari Zepriyanto Muda.
Secara normatif, posisi rangkap jabatan tersebut memang rentan terhadap konflik kepentingan dan secara etika profesi sangat tidak disarankan.
Publik memiliki hak untuk mengkritisi pemberitaan dengan judul “Lampu Kuning Independensi: Dampak Hukum Jurnalis Aktif yang Menjabat Wakil Ketua BPD Desa Suka Damai”.
hal ini karena menyangkut akuntabilitas seseorang dan integritas informasi publik.
Namun, untuk menjaga kualitas diskursus publik, pemberitaan mengenai masalah ini sebaiknya Mengedepankan cover both sides, memberikan ruang bagi Zepriyanto Muda,C.ILJ untuk menjelaskan posisinya. Alih-alih melakukan penyerangan kepada pelopormedia.id.
Media seharusnya lebih menekankan pada pentingnya pemisahan peran antara fungsi pengawasan pemerintahan desa dan fungsi kontrol pers untuk menghindari narasi provokatif dengan menggunakan bahasa yang lebih netral guna menjaga objektifitas isu agar tidak berubah menjadi “perang personal”.
Team Redaksi pelopormedia.id.
