Sulawesi Utara ||pelopormedia.id tengah menghadapi persoalan serius akibat maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang diperkirakan telah menjangkau lebih dari 50 persen wilayah dari 15 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Aktivitas penambangan emas ilegal tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan tata kelola sumber daya alam yang melibatkan dugaan korupsi, praktik pertambangan oleh Warga Negara Asing (WNA), hingga indikasi adanya perlindungan dari oknum aparat penegak hukum.
Wilayah-wilayah seperti Bolaang Mongondow Raya (BMR), Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, hingga Kepulauan Sangihe menjadi titik-titik utama aktivitas tambang emas ilegal. Besarnya cadangan emas di Sulawesi Utara menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas PETI tertinggi di Indonesia.
Keterlibatan WNA dalam Aktivitas Tambang
Fenomena yang menjadi perhatian adalah semakin banyaknya tenaga kerja asing, khususnya asal Tiongkok, yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal.
Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) di Ratatotok, Minahasa Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan seorang WNA asal China berinisial HJ sebagai tersangka. HJ diduga memiliki peran penting dalam aktivitas pertambangan dan hingga kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kasus tersebut semakin menguatkan dugaan adanya keterlibatan investor maupun operator asing dalam praktik eksploitasi tambang tanpa izin di Sulawesi Utara.
Temuan serupa juga terjadi di Desa Buyat Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat, ditemukan 11 WNA asal China yang sedang beraktivitas di kawasan tambang milik PT KSM. Keberadaan mereka memunculkan pertanyaan mengenai legalitas tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan yang menjadi sorotan aktivitas pertambangan ilegal.
Pengamat pertambangan menilai keberadaan WNA dalam operasi PETI menunjukkan bahwa aktivitas tersebut telah berkembang menjadi jaringan bisnis yang melibatkan pemodal besar, teknologi pengolahan modern, hingga rantai distribusi emas yang terorganisasi.
Korupsi Pengelolaan Tambang
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tengah mengusut dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT HWR di Ratatotok.
Dalam proses penyidikan, penyidik berhasil menyita uang tunai Rp15,04 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Penyidik juga menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara berinisial BAT sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Perkara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan ilegal bukan hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga diduga menyentuh pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor pertambangan.
Sorotan Dugaan Perlindungan Aparat
Di lapangan, keberadaan PETI yang telah berlangsung bertahun-tahun memunculkan berbagai dugaan mengenai lemahnya penegakan hukum.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Masyarakat Tambang Indonesia (AMTI), menilai penertiban yang dilakukan aparat masih bersifat tebang pilih. Operasi penindakan dinilai hanya menyasar penambang tradisional atau lokasi tertentu, sementara sejumlah titik tambang ilegal berskala besar tetap dapat beroperasi dalam waktu lama.
Berbagai kasus yang pernah diungkap aparat juga menunjukkan adanya aktivitas pengolahan emas ilegal yang menggunakan puluhan tromol, alat berat, hingga jaringan distribusi merkuri. Skala operasi tersebut dinilai sulit berlangsung tanpa adanya pembiaran atau dugaan perlindungan dari oknum tertentu. Namun, hingga kini dugaan keterlibatan aparat tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Ancaman Lingkungan Semakin Besar
Selain persoalan hukum, dampak ekologis menjadi ancaman serius.
Di kawasan Bolaang Mongondow Raya, aktivitas PETI masih bergantung pada pasokan merkuri ilegal yang diperoleh melalui jalur perdagangan gelap. Penggunaan merkuri dalam proses pemisahan emas berpotensi mencemari sungai, tanah, dan sumber air bersih serta membahayakan kesehatan masyarakat.
Di wilayah Kepulauan Sangihe, aktivitas pertambangan juga disebut telah mengancam kawasan hutan lindung dan ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat nelayan.
Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi juga meningkatkan risiko longsor, sebagaimana tragedi tambang emas ilegal di Bakan yang menelan puluhan korban jiwa beberapa tahun lalu.
Masalah Tata Kelola Pertambangan
Sejumlah kajian menyebut berkembangnya PETI dipengaruhi oleh lambatnya legalisasi tambang rakyat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan legalisasi kawasan tambang rakyat.
Kementerian ESDM telah menyetujui 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari 203 blok yang diajukan pemerintah daerah. Namun implementasinya masih menunggu penyelesaian studi kelayakan (feasibility study) terkait potensi cadangan mineral, keselamatan kerja, dan daya dukung lingkungan.
Jaringan Tambang Ilegal Dinilai Semakin Kompleks
Maraknya PETI di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi jaringan yang kompleks. Tidak hanya melibatkan penambang tradisional, tetapi juga diduga melibatkan pemodal besar, tenaga kerja asing, oknum pejabat, hingga kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Penegakan hukum terhadap kasus PT HWR menjadi salah satu ujian penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk apabila terdapat pihak lain yang menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Di sisi lain, percepatan legalisasi tambang rakyat, pengawasan ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing, pemberantasan perdagangan merkuri ilegal, serta penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu dinilai menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai tambang emas ilegal yang selama ini terus mengakar di Sulawesi Utara.
