GORONTALO UTARA, Pelopormedia.id – Penyaluran bantuan air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara kepada warga terdampak kekeringan di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, menuai kritik. Pemuda Desa Molantadu, Tomi Tintia, menilai volume bantuan yang disalurkan masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Sebelumnya, BPBD Gorontalo Utara menyalurkan sebanyak 4.400 liter air bersih untuk 369 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.174 jiwa di empat dusun, yakni Dusun Sangolonu, Biluanga, Mekar Jaya, dan Polato.
Menanggapi hal tersebut, Tomi mengatakan langkah BPBD patut diapresiasi sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap bencana kekeringan. Namun, menurutnya, jika dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, volume air yang dibagikan masih sangat minim.
“Kalau dirata-ratakan, 4.400 liter dibagi kepada 369 kepala keluarga, berarti setiap KK hanya memperoleh sekitar 11,92 liter air. Kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 1.174 jiwa, setiap orang hanya mendapat sekitar 3,74 liter. Jumlah itu masih sangat jauh dari kebutuhan air bersih harian,” ujar Tomi kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Menurut Tomi, berdasarkan standar kebutuhan air yang umum digunakan secara Global, setiap orang memerlukan sekitar 50 hingga 100 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ia merinci kebutuhan tersebut meliputi sekitar 2 hingga 2,5 liter untuk air minum, 30 hingga 50 liter untuk mandi, mencuci dan menjaga kebersihan diri, serta beberapa liter lainnya untuk kebutuhan sanitasi.
“Dengan jumlah sekitar 3,74 liter per orang, jangankan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, untuk mandi saja tidak cukup,” katanya.
Tomi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan untuk menyalahkan BPBD, melainkan sebagai masukan agar penanganan krisis air bersih benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kekeringan di Desa Molantadu bukan merupakan kejadian baru, melainkan masalah yang terus berulang setiap musim kemarau.
“Saya tetap mengapresiasi langkah BPBD yang turun membantu masyarakat. Tetapi pemerintah daerah harus menjadikan ini sebagai evaluasi. Krisis air di Molantadu terjadi hampir setiap tahun, sehingga sudah saatnya ada solusi permanen, bukan hanya distribusi bantuan yang sifatnya sementara,” tegasnya.
Tomi turut mengingatkan bahwa sebelumnya dirinya telah membangun sistem pompa air sederhana secara mandiri yang mampu mengalirkan air dari sumber berjarak sekitar 400 meter menuju permukiman warga dan dimanfaatkan sedikitnya 10 kepala keluarga.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa solusi jangka panjang sangat mungkin diwujudkan apabila mendapat dukungan pemerintah melalui perencanaan dan penganggaran yang memadai.
Selain itu, Tomi kembali mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat. Ia sebelumnya telah meminta pemerintah melakukan uji laboratorium terhadap sumber air yang digunakan jaringan PAB desa menyusul adanya keluhan sebagian warga mengenai gangguan kulit setelah menggunakan air tersebut. Hingga kini, belum ada hasil uji laboratorium yang membuktikan adanya pencemaran maupun hubungan antara kualitas air dengan keluhan kesehatan tersebut sehingga dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian ilmiah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih masih terkendala keterbatasan armada. BPBD saat ini hanya mengoperasikan satu unit kendaraan yang membawa dua profil tank berkapasitas masing-masing 1.100 liter sehingga distribusi dilakukan secara bergilir.
BPBD juga menyatakan akan terus melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait, serta menambah frekuensi distribusi apabila kondisi kekeringan masih berlanjut. (RM)
