Gorontalo, Pelopormedia.id — Janji politik kembali jadi harapan rakyat awam. Ketika suara rakyat begitu dibutuhkan saat pesta demokrasi, janji seolah tak pernah habis dibagikan. Namun ketika rakyat benar-benar membutuhkan pertolongan, yang tersisa justru kesunyian. Hal ini disoroti tajam oleh aktivis sekaligus mantan Wakil Presiden BEM UNUGO periode 2024–2025, Wahyudin S Dai terkait kondisi jembatan di Desa Polohungo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo,(06/09/2026)
Menurut Wahyudin, kondisi jembatan tersebut bukan lagi sekadar rusak melainkan sudah Roboh dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, masyarakat harus menyeberangi sungai terlebih dahulu hanya untuk bisa keluar dari desa maupun kembali ke rumah. Akses yang seharusnya menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat justru berubah menjadi perjuangan sehari-hari.
“Ini bukan lagi soal jembatan yang rusak. Jembatannya sudah Roboh. Masyarakat harus menyeberangi sungai kalau ingin keluar desa atau pulang ke rumah. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan rakyat harus seperti ini?” sindir Wahyudin.
Ia mempertanyakan keberadaan para wakil rakyat, baik di tingkat DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi, serta Pemerintah Daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata terhadap persoalan tersebut.
“Kalau masyarakat harus menyeberangi sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, lalu sebenarnya siapa yang sedang diwakili oleh para wakil rakyat itu? Jangan hanya pandai hadir ketika butuh suara. Setelah duduk di kursi kekuasaan, jangan sampai rakyat justru disuruh menunggu sampai jembatannya tinggal kenangan,” tegasnya.
Wahyudin juga menyoroti keberadaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PG yang menurutnya perlu dipertanyakan secara transparan. Ia meminta agar pemerintah maupun pihak terkait menjelaskan sejauh mana program CSR telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama ketika terdapat kebutuhan infrastruktur yang begitu mendesak.
“Kalau CSR memang ada dan nilainya besar, masyarakat berhak tahu manfaatnya. Jangan sampai laporan pembangunan terlihat baik di atas kertas, sementara di lapangan rakyat masih harus menyeberangi sungai karena jembatan mereka Roboh,” ujarnya.
Bagi Wahyudin, kondisi tersebut merupakan tamparan bagi seluruh pihak yang memiliki kewenangan. Sebab, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya membutuhkan akses yang aman dan layak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia pun mendesak Pemerintah Daerah serta anggota legislatif untuk tidak lagi menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan janji berikutnya. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata.
“Rakyat sudah cukup kenyang dengan janji. Yang mereka butuhkan sekarang bukan lagi kata-kata, tetapi jembatan yang bisa mereka lewati. Jangan sampai rakyat terus disuruh menyeberang sungai, sementara para pejabat hanya menyeberang dari satu janji ke janji berikutnya,” pungkas Wahyudin.
