Oleh: Ismail Mangindaan Nonto
WKU Bidang Organisasi KADIN Gorontalo Utara
GORONTALO, Pelopormedia.id – Opini , Dinamika internal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo mulai menjadi perhatian. Hal ini menyusul adanya keluhan terkait komunikasi dan koordinasi antara kepemimpinan KADIN Provinsi dengan para Ketua KADIN Kabupaten/Kota.
Persoalan yang menjadi sorotan bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut pola komunikasi, koordinasi kelembagaan, serta pelibatan pengurus KADIN daerah dalam setiap pengambilan kebijakan strategis organisasi.
KADIN Kabupaten/Kota merupakan bagian penting dari struktur organisasi yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha, investasi, dan perkembangan ekonomi di daerah. Karena itu, setiap kebijakan di tingkat provinsi semestinya dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh KADIN daerah.
KADIN bukan organisasi milik segelintir orang. KADIN adalah rumah besar dunia usaha yang harus dibangun atas dasar kebersamaan, keterbukaan, komunikasi, dan kesetaraan dalam menjalankan roda organisasi.
Minimnya komunikasi dan kurangnya pelibatan Ketua KADIN daerah dalam kebijakan organisasi berpotensi menimbulkan jarak koordinasi serta melemahkan konsolidasi internal.
Kepemimpinan organisasi sebesar KADIN membutuhkan pendekatan kolektif, bukan sekadar keputusan struktural. Setiap Ketua KADIN Kabupaten/Kota perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan persoalan dunia usaha di wilayah masing-masing.
Para Ketua KADIN daerah pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan, sekaligus membuka ruang dialog antara Ketua KADIN Provinsi dan seluruh Ketua KADIN Kabupaten/Kota.
Konsolidasi bukan sekadar mengumpulkan pengurus dalam sebuah pertemuan. Konsolidasi adalah membangun kesepahaman, mendengarkan aspirasi, dan melibatkan seluruh unsur organisasi dalam menentukan arah kebijakan.
KADIN Gorontalo membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul, bukan menciptakan jarak; kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, bukan keputusan sepihak.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan kepentingan individu maupun kelompok, melainkan kehormatan organisasi dan masa depan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
Jika persoalan komunikasi dan koordinasi ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin dinamika internal akan berkembang lebih jauh dan memunculkan mosi tidak percaya terhadap Ketua KADIN Provinsi Gorontalo.
Mosi tidak percaya tentu bukan sesuatu yang diharapkan dalam sebuah organisasi. Namun, ketika ruang komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan aspirasi pengurus daerah tidak mendapatkan ruang yang memadai, maka persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius seluruh unsur organisasi.
Organisasi yang besar tidak hanya diukur dari struktur kepengurusan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan, membangun kebersamaan, dan menghargai setiap unsur yang menjadi bagian di dalamnya.
