GORONTALO UTARA, Pelopormedia.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Gorontalo Utara, Fraksi Partai NasDem, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam agenda reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan akses pertanian dan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, kualitas bantuan benih pertanian, hingga persoalan distribusi dan antrean bahan bakar minyak (BBM).
Tokoh masyarakat Desa Bulalo, Aroman Gobel, menyuarakan kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilainya memprihatinkan.
Menurut Aroman, Desa Bulalo merupakan salah satu desa penyangga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, padahal jalur itu juga menjadi akses utama petani untuk mengangkut hasil pertanian.
“Jadi Pak, Desa Bulalo menjadi salah satu desa penyangga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Akan tetapi, akses menuju lokasi jalannya sangat memprihatinkan. Pada kesempatan ini kami berharap jalan ini bisa dimasukkan dalam Pokir. Jalan itu kurang lebih hampir dua kilometer. Jalan ini bukan hanya untuk akses ke Kampung Nelayan, tetapi juga menjadi akses utama petani untuk mengangkut hasil pertanian,” kata Aroman saat menyampaikan aspirasi.
Selain persoalan infrastruktur, Aroman turut menyoroti kualitas bantuan pertanian, khususnya benih yang disalurkan kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kualitas benih agar bantuan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan hasil panen petani.
“Alhamdulillah, hujan di daerah kita ini sudah turun. Artinya, musim tanam sudah dekat. Akan tetapi, selama ini bantuan justru merugikan masyarakat karena kualitas yang diberikan bukan bibit unggul. Sehingga mengakibatkan kerugian petani saat panen. Bagaimana hasil pertanian para petani bisa melimpah sementara kualitas bantuan yang diberikan bukan bibit unggul,” jelasnya.
Persoalan distribusi BBM di SPBU juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Aroman menilai antrean panjang di SPBU perlu mendapat perhatian serius. Ia menduga adanya praktik pembelian BBM secara berulang oleh pengepul menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar untuk kemudian dijual kembali melalui kios atau depot.
Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak terhadap masyarakat, terutama petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
“DPRD Provinsi Gorontalo harus lebih perhatian terhadap antrean BBM di SPBU. Bukan rahasia umum, Pak Waka, antrean di SPBU ini diduga diakibatkan oleh para pengepul minyak yang menggunakan motor-motor besar, kemudian mereka jual ke kios-kios atau depot. Pengisian dilakukan berulang kali sampai BBM habis. Sehingga kami masyarakat petani dan nelayan sebagai konsumen tidak dapat bagian lagi,” ungkap Aroman.
Ia menyebutkan, harga BBM yang dijual melalui depot saat ini telah mencapai Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per botol. Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan beban biaya operasional petani, khususnya untuk menyewa alat pertanian seperti traktor maupun jonder.
“Akibatnya, harga BBM di depot ini sudah mencapai Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per botol. Dengan mahalnya BBM, para petani ini semakin terjepit dengan harga sewa alat pertanian, baik traktor maupun jonder. Persoalan BBM ini harus diseriusi, Pak Waka,” pungkasnya.
Ridwan Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menyatakan akan menindaklanjuti usulan pembangunan jalan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan pemerintah daerah.
Ia juga berencana turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jalan sekaligus membahas kemungkinan dukungan pembiayaan melalui pemerintah provinsi.
“Soal jalan ini, nanti saya akan coba turun ke lokasi dan berdiskusi dengan OPD teknis, apakah jalan itu bisa dibiayai oleh provinsi. Kalau bisa, saya akan masukkan dalam Pokir, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jika tidak bisa melalui provinsi, saya coba perjuangkan ke pusat. Begitu juga dengan bantuan pertanian, baik berupa benih maupun alat pertanian,” jelas Ridwan.
Sementara terkait persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, Ridwan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina.
Adapun dugaan praktik penyimpangan dalam pembelian BBM di SPBU, menurutnya, akan dikoordinasikan dengan satuan tugas (Satgas) terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kalau untuk stok BBM, saya coba koordinasi dengan Pertamina. Kalau untuk antrean yang diduga ada permainan, saya akan coba koordinasikan dengan Satgas,” pungkasnya.
Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Bulalo tersebut menjadi catatan dalam agenda reses Ridwan Monoarfa, khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi, peningkatan kualitas bantuan pertanian, serta pengawasan distribusi BBM agar masyarakat petani dan nelayan dapat memperoleh akses bahan bakar secara lebih adil.
