BOLMUT, SULAWESI UTARA – Pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sangkub Paket I Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp18 miliar, yang dikerjakan oleh PT Bukit Zaitun, menuai sorotan.
Dari hasil penelusuran di lapangan terlihat sejumlah indikasi kerusakan pada konstruksi saluran irigasi yang menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Terlihat material pasir pantai yang dipakai serta retakan memanjang dan bercabang pada bagian dasar dan dinding saluran beton. Kondisi fisik tersebut memunculkan dugaan bahwa kualitas hasil pekerjaan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Retakan pada konstruksi beton, terlebih pada bangunan saluran irigasi, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Kondisi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah hanya merupakan retak susut permukaan atau berkaitan dengan persoalan mutu beton, proses pengerjaan, maupun kondisi dasar konstruksi.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp18 miliar dari uang negara, tentunya masyarakat berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi teknis, serta memiliki daya tahan sebagaimana yang direncanakan.
APH dan BPK Diminta Turun Lapangan
Munculnya dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat pengawasan dan aparat penegak hukum.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen administrasi, tetapi perlu disertai pemeriksaan fisik secara langsung terhadap hasil pekerjaan.
Sejumlah aspek yang patut diuji antara lain mutu beton, ketebalan konstruksi, dimensi saluran, kualitas pengerjaan, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Jika ditemukan adanya kekurangan volume, mutu beton tidak sesuai spesifikasi, atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jangan Sampai Uang Negara Rp18 Miliar Tidak Menghasilkan Kualitas
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi pada dasarnya bertujuan mendukung kebutuhan air pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat petani.
Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi hal utama. Jangan sampai proyek yang menelan anggaran belasan miliar rupiah justru menyisakan persoalan konstruksi yang berpotensi mengurangi umur manfaat bangunan.
Redaksi juga mendorong pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait, selaku pihak teknis yang berwenang sesuai kewenangannya, untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerjaan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab kepada PT Bukit Zaitun dan pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.
