SULAWESI UTARA – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Lobong–Passi–Bilang–Biga Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara menuai sorotan.
Aktivis antikorupsi Sulawesi Utara, Deddy Loing, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut menyusul adanya temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menemukan adanya kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi senilai sekitar Rp.827 juta pada pekerjaan rekonstruksi jalan yang dikerjakan oleh CV GE.
Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI juga diungkap adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp437 juta.
Menurut Deddy Loing, temuan tersebut tidak boleh hanya diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan daerah. Aparat penegak hukum perlu menelusuri proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga proses pencairan anggaran.
“Temuan BPK ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dengan metode hukum secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada pengembalian uang, tetapi harus ditelusuri apakah terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut,” tegas Deddy.
Ia menilai, apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan atau niat jahat (mens rea) yang disertai unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Deddy juga meminta Polda Sulut memeriksa pihak penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sementara itu,saat dikonfirmasi, PPK Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, Steven Wongkar, ST, memberikan penjelasan singkat bahwa proses pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sementara berjalan dan dilakukan oleh pihak penyedia jasa.sebutnya ,Jumat (6/11/2026)
“Pengembalian TGR sementara berjalan dilakukan oleh pihak penyedia. Silakan koordinasi ke Inspektorat,” ujarnya.
Meski demikian, proses pengembalian TGR tersebut diharapkan tidak menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Deddy Loing berharap Polda Sulut segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait demi memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar dipertanggungjawabkan.
Publik kini menantikan langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan BPK tersebut, sehingga setiap penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum..(red)
