MANADO – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, secara tegas membantah tuduhan adanya permintaan dana operasional oleh dirinya maupun penyidik Ditreskrimum Polda Sulut dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Suryadi menilai tuduhan tersebut tidak berdasar apabila tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara, termasuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
” Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional, sedangkan perkara tersebut sudah memiliki putusan praperadilan dan rekomendasi gelar khusus di Bareskrim untuk melaksanakan putusan praperadilan tersebut,” tegas Suryadi kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang membangun opini melalui tuduhan maupun pemberitaan yang justru berpotensi mengaburkan pokok persoalan, yakni kepastian hukum atas langkah penyidik Ditreskrimum Polda Sulut dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, bukan sekadar pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian maupun aparat penegak hukum.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang telah dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut,” ujarnya.
Bahkan, Suryadi secara terbuka menantang pihak John Hamenda maupun kuasa hukumnya untuk membuktikan tuduhan tersebut melalui bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepada pihak John Hamenda atau pengacaranya, kalau tidak ada bukti laporan tersebut, maka akan kami tuntut balik,” tegasnya.
SP3 DISEBUT BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN
Lebih lanjut, Suryadi menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dalam perkara sengketa tanah tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan mengacu pada putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Ia menyebut, sebelumnya terdapat permohonan dari salah satu pihak agar perkara tersebut dilakukan gelar di Biro Wassidik Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan.
Hasil rekomendasi tersebut, menurut Suryadi, mengarahkan penyidik untuk mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan penyidikan perkara dimaksud.
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sulut telah menjalankan proses berdasarkan SOP penyidikan dan mekanisme gelar perkara yang turut melibatkan pengawas eksternal.
KEPASTIAN HUKUM JANGAN DIKABURKAN OLEH POLEMIK
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas kurang lebih 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan nilai aset yang ditaksir mencapai Rp600 miliar.
Di tengah polemik tersebut, substansi persoalan hukum tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan, tetapi setiap tuduhan juga harus diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan kejelasan serta transparansi penanganan perkara tersebut agar tidak berkembang menjadi perang opini yang justru mengaburkan substansi hukum.
Pada akhirnya, yang harus dikedepankan bukan sekadar saling melontarkan tuduhan, melainkan pembuktian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
