Jangan Biarkan Intervensi Merampas Anggaran Desa! Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Keterbukaan, Pengawasan, dan Keberanian Menegakkan Aturan Selaras Instruksi Presiden Republik Indonesia

Berita133 Dilihat

Gorontalo – pelopormedia.id. Anggaran desa bukanlah dana bebas yang bisa dimanipulasi atau diintervensi oleh pihak‑pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Setiap rupiah anggaran desa adalah amanah rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, kesejahteraan, dan pemberdayaan warga desa. Ketika intervensi masuk menggeser arah penggunaan dana desa, maka kesejahteraan masyarakat pedesaan menjadi korban utama. Inilah alasan kita harus bergerak tegas melindungi anggaran desa sesuai semangat pemberantasan korupsi yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Keterbukaan bukan sekadar formalitas administrasi desa, melainkan benteng utama guna mencegah penyimpangan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa yang mengelola dana desa, ke mana dana itu dialirkan, berapa realisasi belanja, serta bukti pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran. Tanpa transparansi, ruang untuk mark‑up biaya, manipulasi laporan keuangan, dan penyelewengan dana desa akan semakin luas dan sulit dibongkar.

Pengawasan harus berubah dari sekadar pengawasan pasif menjadi pengawasan partisipatif yang tegas. Bukan hanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau aparat pengawas yang bertugas mengawasi, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Kita tidak boleh diam ketika ada indikasi penyimpangan anggaran desa; setiap tanda‑tanda penyelewengan harus diawasi, dicatat, dan dilaporkan kepada instansi berwenang agar kerugian rakyat dapat dicegah sejak dini.

Keberanian menegakkan aturan adalah kunci agar keterbukaan dan pengawasan tidak berakhir menjadi slogan kosong. Banyak kasus penyimpangan anggaran desa tetap berlanjut karena masyarakat takut bersuara, tertekan, atau memilih tutup mata demi kenyamanan sesaat. Kita harus berani menolak segala bentuk intervensi yang melanggar peraturan, berani menuntut pertanggungjawaban pengelola anggaran desa, serta berani melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut.

Menerapkan instruksi Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa membutuhkan sinergi nyata antara pemerintah desa, BPD, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan warga desa. Sinergi ini harus diwujudkan lewat penguatan literasi keuangan desa, pendampingan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas desa. Jika kolaborasi ini lemah, maka upaya melindungi anggaran desa dari korupsi dan intervensi hanya akan menjadi wacana belaka.

Melindungi anggaran desa berarti menjaga masa depan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Institut Teknologi dan Bisnis Ichsan Boalemo Kampus 2 Paguyaman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit menjaga amanah rakyat, menuntut tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari desa, karena desa adalah jantung kehidupan masyarakat Indonesia,  jangan biarkan korupsi merampas hak‑hak warga desa!

Opini/
Penulis: Zepriyanto Muda
HMJ Informatika: Institut Teknologi Dan Bisnis Ichsan Boalemo Kampus 2 Paguyaman

Berita Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *