GORONTALO UTARA, Pelopormedia.id – Ancaman genangan dan banjir di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di depan Puskesmas Molingkapoto, kembali membuka pertanyaan serius tentang kepekaan, kesiapsiagaan, dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemerhati pariwisata Gorontalo Utara, Andy Hadju, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja birokrasi yang dinilai tidak boleh hanya bergerak ketika persoalan sudah terjadi, apalagi setelah masyarakat terdampak dan kerusakan mulai terlihat.
Menurutnya, potensi banjir bukan persoalan yang harus menunggu instruksi pimpinan untuk ditangani. Kondisi lapangan semestinya menjadi alarm bagi OPD terkait untuk bergerak lebih awal, melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan tindakan pencegahan.
“Jangan tunggu banjir baru sibuk! Jangan sampai pejabat hanya pandai menunggu perintah, sementara persoalan di depan mata dibiarkan menunggu bencana datang. Kalau kondisi lapangan sudah bisa dibaca, mengapa harus menunggu instruksi untuk bekerja?” sentil Andy.
Ia menilai, musim kemarau panjang yang baru saja berlalu seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan, bukan justru berlalu tanpa evaluasi terhadap titik-titik rawan genangan.
Pemeriksaan drainase, pembersihan saluran, normalisasi aliran air, hingga pemetaan lokasi rawan banjir merupakan pekerjaan preventif yang semestinya dilakukan sebelum curah hujan meningkat.
Andy mempertanyakan, apakah OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap infrastruktur, drainase, pekerjaan umum, dan kebencanaan sudah benar-benar turun melihat kondisi di lapangan, atau justru masih menunggu persoalan menjadi viral dan mendapat sorotan publik.
“Jangan sampai budaya kerja birokrasi kita hanya reaktif. Ketika masyarakat mengeluh baru bergerak, ketika banjir datang baru rapat, ketika jalan terganggu baru mencari solusi. Padahal, pencegahan itu bagian dari tanggung jawab dan kompetensi pejabat,” tegasnya.
Jalan Trans Sulawesi bukan halaman belakang pemerintah!
Andy mengingatkan, Jalan Trans Sulawesi merupakan jalur strategis yang menghubungkan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga perjalanan wisata lintas provinsi.
Titik depan Puskesmas Molingkapoto bukan lokasi yang bisa dipandang sebelah mata. Jika terjadi genangan atau banjir, dampaknya bukan hanya mengganggu warga setempat, tetapi juga berpotensi menghambat perjalanan pengguna jalan dan aktivitas pelayanan kesehatan.
Dari sudut pandang pariwisata, kondisi jalan, drainase, kebersihan, dan penataan lingkungan merupakan bagian dari wajah Gorontalo Utara yang dilihat langsung oleh orang-orang yang melintas.
“Kita bicara promosi wisata, bicara potensi daerah, bicara mendatangkan pengunjung. Tetapi bagaimana orang bisa mendapatkan kesan baik jika jalur utama saja tidak mendapat perhatian serius? Jalan Trans Sulawesi itu wajah daerah, bukan halaman belakang yang boleh diabaikan,” ujarnya dengan nada kritis.
Ia menilai, persoalan mendasar seperti drainase dan potensi genangan tidak boleh kalah oleh agenda seremonial, rapat, maupun kegiatan administratif yang menyita waktu pejabat.
Pejabat baru, jangan hanya baru dilantik!
Sorotan Andy juga diarahkan kepada para pejabat kepala dinas dan kepala bidang yang baru saja dilantik. Menurutnya, pelantikan seharusnya menjadi titik awal pembuktian kapasitas, bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan.
Jabatan bukan penghargaan untuk duduk di kursi kekuasaan. Jabatan adalah amanah, tanggung jawab, dan tuntutan untuk menyelesaikan persoalan.
Ia mengingatkan bahwa pejabat yang memiliki kompetensi manajerial seharusnya mampu mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, mengambil langkah sesuai kewenangan, serta membangun koordinasi tanpa harus menunggu arahan berulang kali.
“Kalau kepala dinas dan kepala bidang hanya menunggu perintah, lalu apa yang bisa diharapkan dari kemampuan kepemimpinannya?
Jabatan itu bukan sekadar titel. Ada tanggung jawab, ada target, ada masyarakat yang menunggu hasil kerja,” kritik Andy.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang memiliki keberanian mengambil inisiatif, bukan birokrat yang baru bergerak setelah mendapat teguran, desakan, atau sorotan media.
Jangan menunggu bencana untuk membuktikan kegagalan pencegahan!
Andy meminta OPD terkait segera turun langsung ke lokasi depan Puskesmas Molingkapoto, melakukan pemeriksaan kondisi drainase, mengidentifikasi penyebab potensi genangan, serta memastikan langkah penanganan dilakukan secara konkret.
Jika persoalan membutuhkan penanganan lintas instansi, koordinasi harus segera dilakukan. Jangan sampai saling menunggu kewenangan, sementara risiko di lapangan terus membayangi masyarakat dan pengguna jalan.
“Kita tidak sedang meminta pejabat melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Kita meminta mereka menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Jangan sampai ketika banjir terjadi, semua baru sibuk mencari siapa yang harus bertindak. Pencegahan seharusnya menjadi prioritas, bukan penyesalan setelah kejadian,” tandasnya.
Andy menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menyerang pribadi pejabat tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan dan keselamatan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa publik berhak menilai kinerja pejabat dari apa yang dilakukan, bukan dari berapa kali mereka dilantik, berapa banyak rapat yang dihadiri, atau seberapa panjang laporan administrasi yang dibuat.
“Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya terlihat sibuk. Rakyat membutuhkan pejabat yang peka, turun ke lapangan, bekerja, dan memberikan solusi. Jangan tunggu perintah untuk menjalankan tanggung jawab. Jangan tunggu banjir untuk menyadari bahwa pencegahan seharusnya dilakukan sejak awal,” tutup Andy Hadju.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak OPD terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperoleh klarifikasi, tanggapan, serta penjelasan mengenai langkah antisipasi potensi banjir di depan Puskesmas Molingkapoto, Jalan Trans Sulawesi. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.













