GAGAL MENATA INTERNAL ORGANISASI, KAPASITAS KETUA KADIN PROVINSI GORONTALO DIPERTANYAKAN

Berita57 Dilihat

Oleh: Ismail Mangindaan Nonto

WKU Bidang Organisasi KADIN Gorontalo Utara

 

GORONTALO, Pelopormedia.id — Musyawarah Provinsi (Musprov) telah selesai, ketua telah terpilih, mandat organisasi telah diberikan. Namun, setelah kemenangan dan legitimasi diperoleh, pertanyaan mendasar justru muncul: apakah kepemimpinan yang terpilih benar-benar mampu menjalankan mandat organisasi?

 

Pasalnya, setelah Musprov, terdapat tenggat waktu dua bulan untuk menyusun dan menuntaskan struktur kepengurusan. Namun hingga batas waktu tersebut, penataan struktur kepengurusan KADIN Provinsi Gorontalo disebut belum mampu diselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Jika benar mandat waktu dua bulan itu tidak mampu dituntaskan, maka persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan administratif. Ini menyangkut kemampuan manajerial, keseriusan, komitmen, dan kapasitas seorang ketua dalam mengelola organisasi.

 

Terpilih menjadi ketua adalah kemenangan dalam forum. Memimpin organisasi adalah ujian setelah forum berakhir.

 

Jangan sampai Musprov hanya menjadi panggung perebutan jabatan, sementara setelah palu sidang diketuk, organisasi justru kehilangan arah, kepengurusan tidak kunjung jelas, koordinasi tersendat, dan roda organisasi berjalan tanpa kepastian.

 

Dua bulan bukan waktu yang singkat. Jika kepemimpinan memiliki perencanaan, komunikasi, dan kesungguhan, waktu tersebut seharusnya cukup untuk membangun konsolidasi dan menyelesaikan penataan organisasi. Jika dua bulan berlalu tanpa kejelasan, maka wajar jika kapasitas kepemimpinan mulai dipertanyakan.

 

JANGAN JADIKAN KADIN GORONTALO ORGANISASI YANG HANYA HIDUP DI ATAS KERTAS

 

KADIN bukan organisasi yang dibentuk sekadar untuk memasang nama, membagikan jabatan, menghadiri seremoni, atau memperlihatkan siapa yang duduk di kursi ketua.

 

KADIN adalah rumah besar dunia usaha. Organisasi ini membutuhkan konsolidasi, kerja nyata, komunikasi lintas daerah, kepastian struktur, program kerja, serta kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi pengusaha di Gorontalo.

 

Ketika struktur internal saja belum tertata secara jelas, bagaimana program kerja hendak dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengoordinasikan bidang? Bagaimana hubungan dengan KADIN kabupaten dan kota dibangun?

 

Jangan sampai organisasi terlihat memiliki ketua, tetapi kehilangan sistem kerja. Jangan sampai jabatan ada, tetapi fungsi kepemimpinan tidak terasa.

 

KETUA KADIN PROVINSI, BUKAN KETUA KADIN JAKARTA

 

Ada kritik yang semakin relevan untuk disampaikan: ketua KADIN Provinsi Gorontalo jangan hanya sibuk berada di Jakarta, sementara organisasi yang dipimpinnya berada di Gorontalo dan membutuhkan kehadiran, koordinasi, serta konsolidasi.

 

Jakarta bukan persoalan. Aktivitas nasional juga bukan sesuatu yang salah. Namun, ketika seseorang menerima mandat memimpin organisasi daerah, maka prioritas dan tanggung jawabnya harus jelas.

 

Anda dipilih untuk memimpin KADIN Provinsi Gorontalo, bukan untuk sekadar menikmati jabatan sambil menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas.

 

Jangan sampai pengusaha daerah hanya mengenal ketuanya melalui nama, berita, atau kabar keberadaan di luar daerah, tetapi kesulitan merasakan kehadiran kepemimpinannya dalam konsolidasi organisasi.

 

Ketua harus hadir ketika organisasi membutuhkan arah. Ketua harus mampu menyatukan pengurus, menyelesaikan persoalan internal, dan memastikan roda organisasi bergerak. Kepemimpinan tidak cukup dibuktikan dengan jabatan, tetapi harus terlihat dari hasil kerja.

 

JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK ALASAN

 

Jika struktur kepengurusan belum selesai, publik organisasi berhak mengetahui apa kendalanya. Apakah persoalan komunikasi? Perebutan posisi? Ketidaksepakatan komposisi pengurus? Atau memang belum ada kemampuan untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan?

 

Apa pun persoalannya, seorang ketua tidak boleh membiarkan organisasi terkatung-katung tanpa kepastian.

 

Diam bukan penyelesaian. Membiarkan masalah berlarut bukan strategi. Dan menghindari penjelasan bukanlah bentuk kepemimpinan.

 

Organisasi membutuhkan jawaban, bukan sekadar janji. Pengurus membutuhkan kepastian, bukan menunggu tanpa ujung. Dunia usaha membutuhkan KADIN yang bergerak, bukan organisasi yang sibuk dengan persoalan rumah tangganya sendiri.

 

JABATAN TINGGI, TANGGUNG JAWAB LEBIH TINGGI

 

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan organisasi. Justru karena KADIN memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha, maka kepemimpinannya harus dievaluasi secara serius.

 

Ketua yang baik bukan ketua yang paling banyak berbicara tentang visi, melainkan ketua yang mampu mengeksekusi visi.

 

Bukan ketua yang hanya hadir dalam agenda tertentu, melainkan pemimpin yang memastikan organisasi berjalan.

 

Bukan ketua yang sekadar mengumpulkan orang, melainkan pemimpin yang mampu menyatukan perbedaan dan membangun sistem kerja.

 

Jika dalam tenggat dua bulan saja penataan struktur belum mampu dituntaskan, maka pertanyaan tentang kapasitas kepemimpinan bukanlah kritik berlebihan. Itu merupakan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka dan bertanggung jawab.

 

KADIN GORONTALO TIDAK MEMBUTUHKAN KETUA YANG HANYA TERLIHAT MEMILIKI JABATAN. KADIN MEMBUTUHKAN KETUA YANG MAMPU MENATA, MENGGERAKKAN, DAN MEMIMPIN.

 

Jangan sampai mandat Musprov menjadi awal dari stagnasi organisasi.

 

Jangan sampai dunia usaha di Gorontalo harus menunggu terlalu lama hanya karena rumah organisasinya sendiri belum selesai ditata.

 

Dan jangan sampai dua bulan yang diberikan untuk membangun kepengurusan justru menjadi catatan awal kegagalan dalam menjalankan mandat kepemimpinan.

 

Kalau menata rumah sendiri saja belum mampu diselesaikan setelah dua bulan, lalu dengan modal apa hendak berbicara tentang membangun dunia usaha Gorontalo?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *