Boalemo – pelopormedia.id. Pernyataan Haris Tome bahwa kita “jangan cuma pandai hitung duit, tapi hitung pula otak dan manfaatnya” terdengar sangat bijaksana. Namun di mata publik, kalimat ini justru terasa seperti strategi cerdas untuk mengalihkan perhatian dari hal yang paling mendasar: setiap sen uang rakyat adalah milik rakyat, dan rakyat berhak tahu persis ke mana ia pergi. Mengajak orang mengabaikan angka-angka justru saat angka-angka itu paling sulit didapatkan, sama halnya meminta kita menutup mata sambil diperintah untuk merasakan saja apakah jalan di depan itu aman atau tidak.
Kita tidak pernah dihadapkan pada pilihan: hitung uang ATAU hitung manfaat. Yang benar adalah: hitung uang DAN ukur manfaatnya. Keduanya tak terpisahkan. Jika sebuah kegiatan benar-benar bermanfaat, ia tidak akan takut dihitung, diteliti, dan dipublikasikan rinciannya. Justru ketika biaya seragam, perjalanan, atau pelatihan nilainya sulit dijelaskan secara terbuka, barulah muncul kalimat-kalimat indah yang meminta kita lebih mempercayai “niat baik” daripada laporan keuangan yang jelas dan terbuka.
Ucapan bahwa pembangunan “bukan sekadar aspal dan beton” adalah jebakan logika. Tidak ada warga yang meminta pilih antara jalan bagus atau aparatur cerdas. Warga menginginkan keduanya dan mereka membayar keduanya dengan uang yang sama. Masalahnya bukan karena warga terlalu peduli pada infrastruktur fisik, melainkan karena hasil dari “membangun manusia” sering kali tidak terlihat, tidak terukur, dan sulit dibuktikan. Maka alih-alih menjadikan hal ini alasan untuk tidak ditanyai, justru inilah alasan terkuat mengapa anggarannya harus lebih transparan, bukan malah sebaliknya.
Ajakan “pahami dulu sebelum mengkritik” terdengar masuk akal, tetapi dalam praktiknya sering menjadi tameng bisu. Saat warga mencoba mencari sumber hukum, rincian harga, atau mekanisme pengadaan, jawabannya sering kali tidak tersedia atau sulit dijangkau. Meminta rakyat memahami sistem yang ditutup-tutup sama halnya meminta orang membaca tulisan di ruangan gelap. Yang seharusnya terjadi bukanlah “jangan kritik kalau belum paham”, melainkan “kami buka semua data, silakan pelajari, lalu silakan kritik jika masih ada yang salah.”
Kalimat “bukan sekadar dihitung di kalkulator” berbahaya karena menciptakan kesan bahwa ketidakjelasan anggaran adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada urusan publik yang terlalu rumit untuk dijabarkan secara sederhana. Jika Rp5,2 miliar tidak cukup dijelaskan dengan angka, maka ada yang salah dengan penjelasannya, bukan dengan pertanyaannya. Manfaat yang sejati tidak takut pada angka; manfaat yang asli justru tercermin dalam angka yang masuk akal, wajar, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan siapa pun.
Pada akhirnya, akal sehat yang sesungguhnya adalah ini: jika ingin rakyat berhenti menanyakan uang, buktikanlah bahwa rakyat tidak perlu khawatir soal uang. Kepercayaan tidak lahir dari kalimat yang meminta kita tidak terlalu peduli, tetapi lahir dari keterbukaan yang membuat kita merasa aman melepaskan kekhawatiran itu. Selama pertanggungjawaban masih terasa seperti rahasia negara, maka menghitung setiap sen adalah kewajiban paling suci yang dimiliki setiap warga negara.
Opini Kritis : Tanggapan Kritis terhadap Pernyataan Tokoh Publik / Pembelaan Transparansi Anggaran Publik.
HMJ Informatika
HMJ Kewirausahaan
HMJ Bisnis Digital
Institut Teknologi Dan Bisnis Ichsan Boalemo Kampus 2 Paguyaman











