BOLTIM – Warga Desa Lanut, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali dibuat geram dengan ulah aparat penegak hukum (APH) setempat. Pasalnya, limbah emas bekas olahan yang telah dihibahkan oleh PT Panorama kepada masyarakat justru tidak bisa dikelola warga. Alasannya, warga dilarang keras oleh oknum APH Boltim.
Ironisnya, larangan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat. Faktanya, justru oknum APH Boltim sendiri yang mengelola dan mengeruk keuntungan dari limbah emas tersebut.
“Ini sangat tidak adil. Limbah itu sudah diserahkan ke masyarakat untuk dikelola, tapi kami dilarang. Aneh sekali, kok malah aparat yang kerjakan sendiri. Tugas mereka kan mengawasi, bukan ikut jadi pemain,” tegas salah satu warga dengan nada penuh emosi.
Masyarakat Curiga Ada Permainan Kotor!!
Masyarakat mulai mencium adanya indikasi permainan kotor dan konflik kepentingan dari oknum APH. Seharusnya mereka bersikap netral dan menegakkan aturan, tapi justru bertindak layaknya pelaku usaha tambang ilegal.
“Kalau masyarakat dilarang, lalu kenapa mereka boleh? Jangan-jangan ada upeti dan permainan yang sengaja ditutup-tutupi,” ucap warga lainnya.
Hibah PT Panorama Jadi Sia-Sia,
PT Panorama sebelumnya telah berkomitmen membantu masyarakat dengan menghibahkan limbah emas bekas olahan agar bisa menjadi sumber penghasilan tambahan warga. Namun niat baik itu justru dipatahkan oleh ulah oknum APH Boltim yang seenaknya mengambil alih.
Akibatnya, masyarakat merasa semakin ditekan, seolah-olah tidak memiliki hak atas hibah yang sejatinya diberikan untuk mereka.
Desakan ke Polda dan Mabes Polri,
Kemarahan warga kian memuncak. Mereka mendesak agar Kapolda Sulut hingga Mabes Polri turun tangan mengusut keterlibatan oknum APH Boltim dalam kasus limbah emas ini.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Aparat seharusnya menegakkan hukum, bukan justru menjadi aktor lapangan. Kami minta atasan mereka segera bertindak tegas,” ungkap warga dengan lantang.
Kasus ini menjadi potret buruk penegakan hukum di daerah. Alih-alih mengayomi masyarakat, justru aparat diduga ikut bermain demi keuntungan pribadi. Pertanyaan besar pun mencuat: APH Boltim bekerja untuk rakyat atau untuk isi kantong sendiri?
(Tim)*
