Pelopormedia.id — Pada Minggu (23 November 2025), Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan mendadak di kediamannya di Hambalang, Bogor. Rapat maraton yang berlangsung dari siang hingga malam itu langsung menyedot perhatian, karena melibatkan tokoh-tokoh paling strategis dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Menteri-Menteri Kunci turut hadir dalam rapat tertutup tersebut. Tidak hanya itu, jajaran pimpinan lembaga seperti BPKP dan PPATK pun dipanggil langsung oleh Presiden—menandakan bahwa persoalan yang dibahas bukan isu biasa.
Sorotan Utama: Aktivitas Ilegal di Hutan dan Tambang
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti maraknya aktivitas ilegal di kawasan hutan dan sektor pertambangan. Ia meminta laporan detail dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, termasuk capaian penertiban, peta lokasi ilegal, serta hambatan yang membuat aparat sulit menjangkau kawasan-kawasan tertentu.
Prabowo juga menekankan bahwa konsekuensi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Baik pelaku lapangan hingga aktor-aktor besar yang berada di balik jaringan tambang ilegal.
“Tidak Ada yang Kebal Hukum” – Prabowo
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada jajaran menterinya, Prabowo kembali mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam Indonesia wajib dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, mereka yang merampas dan mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi harus ditindak tegas.
“Tidak ada pihak—baik yang besar maupun yang kaya—yang boleh merasa kebal hukum,” tegas Prabowo dalam rapat tersebut.
Pernyataan keras ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan ragu membongkar jaringan mafia yang bermain di sektor kehutanan dan tambang.
Diikuti Para Pejabat Tinggi Negara
Selain Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, rapat ini juga dihadiri oleh:
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Mensesneg Prasetyo Hadi
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa rapat mendadak ini adalah langkah koordinasi lintas lembaga untuk mengonsolidasikan kekuatan negara dalam menghadapi kejahatan lingkungan berskala besar.
Bagian dari Agenda Besar Pemerintahan Prabowo
Di Lansir dari update Nusantara Pertemuan di Hambalang ini menjadi tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya sebelumnya bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik tambang ilegal menghancurkan lingkungan, merugikan negara, dan mengancam masa depan rakyat.
Rapat ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa negara akan mengambil langkah lebih agresif, lebih terukur, dan lebih terkoordinasi dalam menyikat habis pelaku-pelaku ilegal yang selama ini sulit dijangkau hukum.
(Red)*
