Arman Naway Tinjau Luka Infrastruktur Tanpa Protokol: Reses Diubah Jadi Inspeksi Lapangan

Berita, Headline1044 Dilihat

Boalemo — pelopormedia.id. Reses bukan sekadar kumpul, serap aspirasi, balik, lalu rapat, setidaknya bukan bagi Arman Naway. Ketua Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo itu kembali menggeser pakem reses pada Rabu (5/11/2025). Bukan duduk di panggung, bukan menunggu warga antre bicara. Arman memilih langsung mendatangi titik kerusakan yang selama ini hanya disampaikan dalam laporan.

Desa Mustika menjadi titik pertama. Di Dusun Morpoga, Arman melihat langsung jembatan dan akses jalan yang putus akibat banjir besar. Bukan lewat foto kiriman warga, tapi dengan mata kepala sendiri.

Dari situ, Arman melanjutkan perjalanan ke Dusun Mootilango Desa Bongo IV. Sama: jembatan putus, akses utama warga lumpuh, distribusi hasil pertanian terhambat.

Arman menyebutkan bahwa persoalan ini sudah pernah mengetuk pintu anggaran daerah, tetapi eksekusi belum sampai di lapangan.

“BTT sudah pernah dibahas, ratusan juta. Tapi karena kebijakan, tidak tereksekusi. Saya hari ini ingin memastikan, bukan hanya menerima laporan.” ungkapnya

Arman menegaskan bahwa langkah lanjutan sekarang adalah mengundang kembali Dinas PUPR, dan mengunci pembahasan ini pada pembahasan APBD 2026.

Ia tidak menutup mata bahwa Boalemo mengalami penurunan anggaran dari pusat, tetapi menurutnya, ini bukan penghambat.
Arman menilai strategi jemput anggaran pusat seperti yang dilakukan Bupati adalah jalur yang harus terus diperkuat, apalagi sektor pertanian di Paguyaman adalah urat produktivitas masyarakat.

Arman juga menyebut faktor hulu, pembukaan lahan masif dan sedimentasi, sebagai faktor yang mempengaruhi debit banjir yang memutus jembatan.

Sekdes Bongo IV Arlan Hippy mengucapkan terima kasih atas kedatangan Arman.

“Ini bukan akses biasa. Ini akses bongkar muat pertanian. Kami berharap pembangunan jembatan ini bisa terealisasi.”

Hari ini Arman tidak reses “di kursi”.
Ia membawa reses ke titik luka infrastruktur, dan memperlihatkan bahwa verifikasi faktual adalah prioritas pertama sebelum segala keputusan anggaran dibuat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *