Gorontalo Utara – Pelopormedia.id Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara menggelar program pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Bawaslu Gorut pada Selasa (19/5/2026) ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari kalangan kaum milenial dan Generasi Z (Gen Z).
Mengangkat tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, kegiatan ini diibaratkan seperti sistem operasi smartphone yang membutuhkan pembaruan (upgrade) secara berkala. Pembaruan dalam pembekalan ini bertujuan untuk membentuk pola dan sistem pengawasan yang aktif, sehingga mampu melakukan mitigasi serta memetakan wilayah rawan (means area) di setiap sektor demi mengawal demokrasi yang kondusif, adil, jujur, dan bermartabat.
Kegiatan P2P ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Wilayah Gorontalo Utara, Dr. Ismawi Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd. Dalam sambutannya, Ismawi secara khidmat membuka acara seraya menegaskan pentingnya merevitalisasi semangat perjuangan dalam mengawal demokrasi di wilayah Gorontalo Utara.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, S.E., menyampaikan bahwa pola pendidikan pengawasan partisipatif ini dilaksanakan untuk menguatkan peran dan fungsi pengawas berbasis pembaruan cara berpikir (mindset) yang sistematis saat diterapkan di lapangan. Menurutnya, pendekatan yang digunakan harus bersifat emosional, persuasif, serta berbasis mitigasi dan pemetaan wilayah rawan.
“Pengawasan yang profesional dan akuntabel lahir dari sistem pengawasan yang aktif. Nilai dari pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat memperoleh kenyamanan dalam menghadapi proses demokrasi, serta mampu merespons dinamika di lingkungan sekitar secara aktif,” ujar Ronald.
Ronald berharap, peran pengawasan partisipatif ini benar-benar dapat diimplementasikan oleh generasi muda saat ini, baik dari kaum milenial maupun Gen Z.
Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif generasi muda dapat memberikan fondasi yang kuat dalam mencegah terjadinya resistensi akibat kecurangan atau tendensi politik. Peran ini dinilai sangat krusial dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran demokrasi yang mungkin terjadi di masa depan.
