Gorontalo Utara — Pelopormedia.id, Salah satu ukuran kualitas kepemimpinan daerah bukanlah seberapa meriah sebuah perayaan diselenggarakan, melainkan seberapa peka pemerintah membaca kondisi masyarakat dan aparatur yang berada di bawah tanggung jawabnya. Empati, dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar slogan. Ia harus tercermin dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
Karena itu, pengadaan seragam untuk Festival Dionumo yang dirangkaikan dengan peringatan satu tahun kepemimpinan daerah di Kabupaten Gorontalo Utara patut menjadi bahan refleksi bersama. Bukan karena masyarakat maupun aparatur menolak kegiatan kebudayaan dan perayaan daerah, melainkan karena munculnya pertanyaan mendasar mengenai prioritas dan sensitivitas kebijakan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.
Informasi yang berkembang menunjukkan adanya pengadaan kostum khusus bagi peserta Festival Dionumo dengan biaya tertentu yang harus ditanggung oleh peserta. Dalam informasi yang beredar di grup WhatsApp, bahkan tercantum batas waktu pembayaran dan ketentuan biaya yang berbeda apabila pembayaran dilakukan melewati tenggat yang telah ditetapkan. Kondisi ini memunculkan berbagai persepsi di lingkungan birokrasi mengenai sejauh mana partisipasi tersebut benar-benar bersifat sukarela.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan yang disampaikan pemerintah daerah melalui pihak terkait, partisipasi dalam Festival Dionumo disebut bersifat partisipatif melalui pembelian kostum, sementara pengelolaan partisipasi tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab panitia penyelenggara festival. Penjelasan ini tentu menjadi bagian penting yang perlu diketahui publik.
Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan sebuah kegiatan publik, persepsi sering kali memiliki pengaruh yang tidak kalah besar dibandingkan aspek administratif. Ketika sebuah partisipasi melibatkan biaya tertentu dan dikaitkan dengan agenda resmi daerah, maka ruang diskusi mengenai bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dirasakan oleh aparatur tetap menjadi hal yang wajar.
Persoalan utamanya bukan terletak pada besar kecilnya nominal yang harus dibayar. Yang menjadi soal adalah konteks sosial yang mengiringinya. Di saat sebagian wilayah Gorontalo Utara masih berupaya bangkit dari dampak banjir dan fokus pemerintah masih dibutuhkan untuk berbagai agenda pemulihan, pengeluaran tambahan untuk kebutuhan seremonial berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai sensitivitas kebijakan terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat dan aparatur.
Pemerintah tentu memiliki hak dan kewajiban untuk menggelar berbagai kegiatan daerah, termasuk festival budaya yang bertujuan mempromosikan identitas dan potensi wilayah. Tidak ada yang keliru dengan upaya menghadirkan perayaan budaya yang meriah dan membangkitkan kebanggaan daerah. Namun, keberhasilan sebuah festival tidak pernah ditentukan semata-mata oleh keseragaman warna pakaian peserta. Yang jauh lebih penting adalah substansi kegiatan, manfaat ekonomi yang dihasilkan, serta partisipasi masyarakat yang tumbuh secara sukarela.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang sehat, partisipasi yang lahir dari kesadaran selalu lebih bernilai dibanding partisipasi yang lahir karena dorongan administratif. Ketika sebuah atribut kegiatan dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat menjadi bagian dari sebuah agenda bersama, maka ruang sukarela yang seharusnya menjadi roh partisipasi publik perlahan dapat menyempit.
Lebih jauh lagi, fenomena ini bukanlah keluhan yang berdiri sendiri. Di lingkungan birokrasi berkembang persepsi bahwa berbagai agenda daerah kerap diikuti dengan bentuk-bentuk kontribusi tertentu dari ASN. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut secara administratif, persepsi itu telah menjadi realitas psikologis yang dirasakan sebagian pegawai. Akibatnya, setiap agenda baru berpotensi disambut bukan dengan antusiasme semata, melainkan juga dengan kekhawatiran mengenai konsekuensi biaya yang mungkin harus ditanggung.
Situasi semacam ini seharusnya menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Sebab birokrasi yang sehat membutuhkan rasa percaya dari para pegawainya. Ketika kepercayaan mulai terkikis oleh kebijakan yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi riil, maka semangat kerja, loyalitas organisasi, dan rasa memiliki terhadap institusi juga berpotensi ikut terpengaruh.
Di sisi lain, ASN bukanlah kelompok yang terpisah dari masyarakat. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi, anak yang harus disekolahkan, serta berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sebagian bahkan ikut merasakan dampak langsung dari bencana yang terjadi. Karena itu, setiap kebijakan atau mekanisme kegiatan yang berpotensi menambah pengeluaran mereka, sekecil apa pun nilainya, layak dipertimbangkan secara cermat.
Masyarakat tidak akan menilai keberhasilan satu tahun pemerintahan dari seragam yang dikenakan dalam sebuah festival. Yang akan diingat adalah sejauh mana pemerintah mampu hadir saat masyarakat menghadapi kesulitan, seberapa serius upaya pemulihan pascabencana dijalankan, dan seberapa konsisten kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.
Jika pemerintah ingin membangun citra kepemimpinan yang benar-benar dekat dengan rakyat dan aparatur, maka empati harus ditempatkan di atas kebutuhan seremonial. Partisipasi sukarela perlu terus didorong dan dipastikan benar-benar dirasakan sebagai pilihan, bukan sebagai beban. Kegiatan budaya tetap bisa berjalan meriah tanpa menimbulkan kegelisahan di kalangan peserta. Bahkan, justru dari kebijakan yang manusiawi dan sensitif terhadap keadaan itulah kepercayaan publik akan tumbuh.
Dalam situasi hari ini, mungkin yang paling dibutuhkan bukanlah tambahan seragam baru, melainkan tambahan kepekaan dalam membaca keadaan. Sebab cahaya kepemimpinan yang sesungguhnya tidak lahir dari kemeriahan panggung perayaan, melainkan dari kemampuan memahami dan meringankan beban orang-orang yang dipimpin.
Pada akhirnya, kemeriahan sebuah acara hanya akan dikenang sesaat. Namun kebijakan yang lahir dari empati akan membekas lebih lama dalam ingatan masyarakat dan aparatur yang merasakannya. Sebab kepemimpinan yang baik bukan hanya soal kemampuan menggerakkan orang, tetapi juga kemampuan memahami keadaan mereka.
Di tengah berbagai dinamika pembangunan daerah, ada satu pesan sederhana yang kiranya layak menjadi bahan renungan bersama. Sebab sehebat apa pun sebuah perayaan, yang paling diingat rakyat tetaplah ketulusan pemimpinnya dalam memahami keadaan mereka.
Bunga melati tumbuh di taman,
Harum semerbak dibawa angin.
Seragam boleh menjadi kebanggaan,
Namun empati lebih bernilai dalam kepemimpinan.
Oleh: Suprianto A. Nuna, S.H.
Sekretaris DPC AKPERSI Gorontalo Utara.
