Gorontalo, Pelopormedia.id – Aktivis Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menyatakan penolakan terhadap penunjukan AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo. Penolakan tersebut didasarkan pada perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama karena sebelumnya sempat muncul polemik yang ramai diperbincangkan masyarakat terkait penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Boalemo, (3/7/2026)
Publik tentu masih mengingat peristiwa yang sempat viral di media sosial ketika terjadi ketegangan antara seorang tokoh bernama Marten Basuar dengan Kapolres Boalemo saat itu, AKBP Sigit. Peristiwa tersebut memicu perhatian luas karena berlangsung di lingkungan Polres Boalemo dan dikaitkan dengan penertiban aktivitas PETI.
Dalam berbagai video yang beredar di media sosial, terlihat adanya perdebatan keras mengenai penertiban tambang. Video tersebut juga memuat penyebutan nama AKBP Firman oleh salah satu pihak. Namun hingga saat ini, menurut Zasmin Dalanggo, belum terdapat penjelasan atau klarifikasi terbuka dari AKBP Firman kepada masyarakat mengenai penyebutan namanya dalam video yang beredar tersebut.
“Bukan soal menerima atau menolak seseorang secara pribadi. Yang kami perjuangkan adalah transparansi. Ketika nama seorang pejabat kepolisian disebut dalam sebuah peristiwa yang menjadi perhatian publik, maka sudah seharusnya ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Zasmin Dalanggo.
Menurut Zasmin, keputusan penunjukan AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo justru memunculkan berbagai pertanyaan baru di tengah masyarakat. Ia menilai, sebelum menjalankan tugas sebagai Kapolres, akan lebih baik apabila yang bersangkutan terlebih dahulu memberikan klarifikasi secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
“Aneh jika persoalan yang belum mendapatkan penjelasan kepada publik justru diikuti dengan penunjukan pada jabatan strategis di wilayah yang sebelumnya menjadi sorotan. Masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan agar tidak muncul dugaan maupun persepsi yang keliru,” ujar Zasmin.
Lebih lanjut, Zasmin menegaskan bahwa Kabupaten Boalemo hingga saat ini masih menghadapi persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Sambati dan Hutan Sava, yang menurut berbagai laporan masyarakat memerlukan penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Ia berharap kepemimpinan baru di Polres Boalemo mampu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Zasmin Dalanggo mendesak AKBP Firman untuk segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat terkait penyebutan namanya dalam video yang sebelumnya viral.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghilangkan keraguan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Zasmin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, ia menekankan bahwa transparansi dari pejabat publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas yang layak diharapkan oleh masyarakat.
“Boalemo membutuhkan kepastian hukum, bukan ruang bagi munculnya berbagai tanda tanya. Kami berharap kepolisian mampu menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan kepada publik,” tutup Zasmin Dalanggo
