KOTAMOBAGU — Polemik terkait dump truck kuning yang menjadi perhatian publik setelah inspeksi dan penertiban BBM jenis solar di Desa Pontodon, Kotamobagu, terus menjadi perbincangan di media sosial.
Aktivis BMR, Rahmat Abo’ Mokoginta, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Intelijen dan Investigasi Ormas Prabowo Subianto Center (PSC) Sulawesi Utara, menyampaikan sejumlah poin penting terkait polemik tersebut.
Poin penting yang disampaikan Abo’ Mokoginta:
Pertanyaan masyarakat terhadap dump truck kuning dinilai wajar. Menurut Abo’, masyarakat memiliki hak untuk meminta penjelasan terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.
Kritik tidak seharusnya langsung dianggap sebagai serangan terhadap Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib, Sp.M. Ia menilai kritik yang disampaikan secara positif dan berdasarkan fakta merupakan bagian dari kontrol sosial.
Polemik jangan diarahkan menjadi konflik antara pemerintah dan aktivis. Menurutnya, persoalan mengenai status, kepemilikan, keberadaan maupun dugaan pelanggaran kendaraan harus dijelaskan berdasarkan data oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Abo’ menyoroti penggunaan akun media sosial dengan identitas yang tidak jelas. Ia meminta pihak yang ingin memberikan dukungan kepada pemerintah menyampaikan pendapat secara terbuka, menggunakan identitas yang jelas dan argumentasi berdasarkan fakta.
Membela pemerintah bukan berarti menyerang pihak yang menyampaikan kritik. Ia mengingatkan agar dukungan kepada kepala daerah tidak dilakukan dengan narasi yang justru dapat memperkeruh suasana.
Proses hukum dan kewenangan aparat harus dihormati. Jika terdapat dugaan pelanggaran, menurut Abo’, penyelesaiannya harus diserahkan kepada instansi atau aparat yang memiliki kewenangan.
Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam pengawasan dan penertiban BBM tetap diberikan. Namun, dukungan tersebut menurutnya tidak berarti menutup ruang bagi kritik dan pertanyaan masyarakat.
“Dukungan saya kepada Walikota tetap jelas. Tetapi mendukung pemerintah bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kritik. Justru pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang siap menerima kritik dan memberikan klarifikasi secara terbuka,” ujar Abo’.
Ia berharap polemik dump truck kuning dapat diselesaikan secara objektif, transparan dan berdasarkan data, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang dapat memperkeruh keadaan.
“Mari kita dukung pemerintah, kawal kebijakannya, hormati proses hukum, tetapi jangan gunakan akun palsu untuk membungkam kritik masyarakat,” tutup Abo’ Mokoginta
(Anto)
