Oleh : Sarjana Jalanan Indra Rohandi Parinding,S.Farm (Alumnus Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar) Putra Asli Palopo – Jeneponto
Gorontalo Utara,Pelopormedia.id, OPINI — Kita semua hafal polanya. Trotoar dicat warna-warni, taman diberi lampu hias instagramable, gapura dibangun dengan tulisan estetik, mural besar-besaran, lalu gunting pita. Posting di Instagram. Masuk berita lokal. Selesai. Itulah yang hari ini disebut revitalisasi.
Revitalisasi kekinian di banyak daerah bukan lagi tentang memperbaiki hidup warga, tapi tentang memperbaiki citra kepala daerah.
Lihatlah di sekeliling kita. Pasar tradisional direvitalisasi menjadi gedung modern yang mengkilap, tapi sepi pembeli karena pedagang kecil tidak sanggup bayar sewa lapak yang baru. Alun-alun direvitalisasi dengan lantai granit mahal, tapi pedagang kaki lima yang menghidupinya selama puluhan tahun digusur dengan alasan estetika. Kampung wisata direvitalisasi dengan cat dan spot foto, tapi tidak ada akses air bersih dan pengelolaan sampahnya tetap amburadul.
Ini bukan revitalisasi. Ini kosmetik.
Pemerintah daerah terjebak dalam sindrom proyek mercusuar. Yang penting terlihat, yang penting viral, yang penting bisa jadi bahan laporan ke pusat dan bahan kampanye untuk periode selanjutnya. Kredibilitas dibangun bukan dari data kesejahteraan, tapi dari feed media sosial yang rapi.
Ada tiga ciri revitalisasi yang hanya mengejar kredibilitas:
*Pertama, membangun tanpa mendengar.* Proyek didesain di ruang ber-AC oleh konsultan dari luar daerah, tanpa pernah duduk bersama warga yang akan memakai ruang itu. Akhirnya jadilah taman yang tidak ada pohon rindangnya, jembatan yang tidak menghubungkan apa-apa, dan gedung kreatif yang tidak pernah dipakai untuk berkreasi.
*Kedua, fokus pada fisik, lupa pada fungsi.* Yang direvitalisasi hanya kulitnya. Gedungnya baru, tapi manajemennya tetap lama. Fasilitasnya baru, tapi sumber daya manusianya tidak dilatih. Hasilnya, enam bulan setelah diresmikan, lampu mati, toilet mampet, dan rumput liar kembali tumbuh. Karena yang dibangun adalah bangunan, bukan ekosistem.
*Ketiga, tidak ada keberlanjutan.* Tidak ada anggaran pemeliharaan. Tidak ada rencana bisnis untuk warga lokal. Revitalisasi dianggap selesai saat peresmian, bukan saat warga benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari revitalisasi itu.
Revitalisasi yang sejati itu membosankan. Tidak instagramable. Ia adalah membenahi drainase agar kampung tidak banjir. Ia adalah memperbaiki rantai pasok petani agar tidak diperas tengkulak. Ia adalah memastikan Puskesmas buka tepat waktu dan guru honorer dibayar layak. Itu tidak bisa difoto dengan drone dan tidak akan viral di TikTok. Tapi itulah yang membuat daerah hidup.
Selama revitalisasi hanya diukur dari berapa banyak pejabat yang datang saat peresmian dan berapa banyak like di media sosial, maka daerah akan terus punya wajah baru yang cantik di luar, tapi tetap keropos di dalam.
Rakyat tidak butuh daerah yang kekinian. Rakyat butuh daerah yang berfungsi.
Dan kredibilitas yang dibangun dari cat dan lampu hias, akan luntur jauh lebih cepat daripada cat itu sendiri.
